Pj Gubernur Kalbar Harisson Terima Kunker Staf Ahli Menko Polhukam RI

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pj Gubernur Kalbar Harisson menerima Kunjungan Kerja rombongan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Rombongan diketuai Bidang Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Oka Prawira dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksamana Muda  Suharto beserta jajaran di Ruang Praja I Kantor Gubenur Kalbar, Kamis (15/8/2024).

Pj Gubernur Kalbar Harisson menerangkan bahwa Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia serta merupakan daerah terpencil, terluar dan kepulauan, dengan  luas wilayah 147.307 km2 terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. 

Dari segi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana data yang telah dirilis oleh BPS bahwa angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,37 persen (q-to-q), dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan (14,99 persen); serta, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (pk-p) (9,73 persen). 

Namun secara y-on-y (triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 4,76 persen dan secara c-to-c (semester I-2024 terhadap semester I-2023) tumbuh sebesar 4,87 persen.

Secara y-on-y, pertumbuhan menurut lapangan usaha terjadi pada real estate (9,75 persen) dan pertumbuhan menurut pengeluaran terjadi pada impor (72,20 persen).

"Jadi perlu saya perjelas bahwa impornya ini sebagian besar bukan konsumsi tetapi sebagian besar impornya ini berupa mesin-mesin produksi," terang Harisson.

Kemudian ia menambahkan, Kalimantan Barat mengalami deflasi 2 (dua) bulan berurutan, langsung dengan angka terdalam pada bulan juli 2024 sebesar minus 0,45 persen (m-to-m) atau 1,58 persen (y-on-y) yang menempatkan Kalimantan Barat pada posisi ke-6 inflasi terendah se-Indonesia, dengan komoditi pendorong utama inflasi adalah beras serta daging ayam ras sebagai komoditi penahan. 

Di tengah menurunnya produksi pertambangan, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh solid sebesar 4,76 persen (y-on-y) dan sebesar 4,87 persen pada semester I 2024 (c-to-c) Pertumbuhan ini ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi Kalimantan Barat.

Untuk deflasi 2 bulan berturut-turut ini apakah atas dasar mampu mengendalikan inflasi atau daya beli masyarakat yang menurun, akan tetapi kalau dilihat lagi dari data statistik terjadi peningkatan pembelian alat transportasi terutama roda 4 dan roda 2. 

"Sehingga menunjukkan bahwa masyarakat kita yang menengah kebawah daya belinya masih kuat," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Harisson berharap semoga dengan kunjungan kerja ini, akan dapat memberikan solusi dan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan Kalimantan Barat terutama dalam pengelolaan SDA dan SDM yang lebih baik dan optimal.

Dengan pertemuan ini, dapat menghasilkan manfaat berupa data dan informasi yang komprehensif terkait pemetaan permasalahan ekonomi wilayah guna terjaganya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Provinsi Kalimantan  Barat, agar dapat dijadikan masukan maupun insight dalam menjaga stabilitas ekonomi dari pengaruh dinamika global dan regional.

"Karena kerawanan stabilitas ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan Pemerintah," tegasnya.

Ditempat yang sama, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Oka Prawira, M,Si(Han) bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

"Oleh karena itu, secara sepintas terkait permasalahan apapun yang ada mulai dari ideologi, sosial, politik, hukum dan keamanan yang pada hilirnya terkait stabilitas politik hukum dan keamanan sudah menjadi ranahnya Kemenkopolhukam," paparnya.

Staf Ahli Menkopolhukam ini juga memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diantaranya, dengan melimpahnya potensi sumber daya pertambangan harus dioptimalkan dengan dukungan komitmen bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan tata ruang seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang ada di Kalimantan Barat.

Ia mendorong agar pertemuan ini dapat menghasilkan strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan di Kalimantan Barat, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan regional.

Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh Surat Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor : B-2418/RK.00/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Pemetaan Permasalahan Ekonomi Wilayah Guna Terjaganya Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan di wilayah Kalimantan Barat. ***