Pencegahan dan Penanganan Karhutla, Sekda Imbau Seluruh Satgas Lakukan Edukasi ke Masyarakat

KETAPANG, insidepontianak.com -  Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo memimpin Apel Gabungan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ketapang di Halaman Kantor Bupati Ketapang, Jum'at (26/07/2024).

Apel gabungan ini diawali dengan pemeriksaan pasukan serta sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla.

Bupati Ketapang Martin Rantan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda mengatakan bahwa apel gabungan kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang di tahun 2024.

Ini merupakan kerangka partisipatif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat lokal secara umum melalui revitalisasi kearifan lokal dan pengintegrasian teknologi modern dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

"Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta, sehingga keberhasilan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung dari peran aktif serta komitmen para pihak terkait," ujarnya.

Kejadian Karhutla menurutnya, tidak mengenal batasan, kawasan hutan, kawasan perkebunan, kawasan pertanian baik itu milik swasta maupun masyarakat, semuanya dapat mengalami kebakaran. 

"Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Ketapang, untuk mencegah terjadinya Karhutla. Semua pihak harus saling berkoordinasi dan membantu untuk mencegah bencana tersebut terjadi," pesan Bupati.

Menurutnya penyelesaian Karhutla, tidak dapat dilakukan secara parsial, masing-masing pihak, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan.

"Kabupaten Ketapang termasuk wilayah yang rentan terjadi Karhutla. Pada bulan Mei sampai dengan Juli 2024 telah terjadi Karhutla di 8 Kecamatan dengan luasan 78,8 hektar. Oleh karena itu, kita perlu menyusun strategi yang lebih efektif dalam penanganannya di lapangan, semua pihak kita libatkan untuk meminimalisir kejadian baik itu Karhutla maupun bencana alam," terangnya.

Selain pemadaman ditegaskannya, satgas akan melakukan edukasi pada masyarakat. Salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran lahan jika ingin membuka lahan.

Edukasi sangat penting dilakukan,  karena apabila lahan terbakar sangat sulit untuk dipadamkan. Selain itu, minimnya sumber air dan sulitnya akses jalan menuju lokasi menjadi salah satu kendala pemadaman di lapangan.

"Kita akan terus edukasi dan pendekatan kepada masyarakat, upaya ini akan kita lakukan semaksimal mungkin. Pengalaman sebelumnya, kalau lahan sudah terbakar, sulit untuk dipadamkan, apalagi di lahan gambut yang kedalamannya mencapai 20-30 meter, sulit air. Setelah lahan terbakar dan sulit untuk dipadamkan, dampak lingkungan berupa kabut asap akan mulai muncul sehingga berdampak pada gangguan kesehatan sampai kepada terganggunya penerbangan," tuturnya.

Bupati mengajak kepada seluruh jajaran, instansi pemerintah, swasta, dan segenap masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan, dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Faktanya sebagian besar kondisi lahan di Kabupaten Ketapang berupa gambut yang potensial menyebabkan kebakaran akan meluas secara cepat dan menimbulkan kabut asap.

"Khusus kepada para penegak hukum, agar lebih fokus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya hukum pada kasus pembakaran hutan dan atau lahan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan," tegasnya.

Melalui apel ini, Bupati juga menghimbau seluruh unsur yang hadir, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar secara bersama-sama dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan tuntas.

Berbagai upaya dilakukan untuk pemadaman, dari patroli dan mensosialisasikan seruan/ larangan kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan, serta upaya-upaya lain yang produktif yang dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan.

"Kami minta kepada seluruh petugas yang tergabung dalam satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang Tahun 2024, agar tetap siaga dan memastikan peralatan sudah siap siaga setiap saat," tutupnya. (Fauzi)