Pemkab Ketapang Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla

KETAPANG, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejak Rabu (2/9/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah karhutla mengepung 15 dari 20 kecamatan yang ada. Kabut asap pekat yang ditimbulkan membuat kualitas udara kian memburuk.

Saat ini, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Ketapang berada di angka 300. Masuk kategori sangat tidak sehat hingga berada di level berbahaya.

Situasi ini praktis mengancam kesehatan masyarakat. Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat tajam. Per 2 September sudah menembus angka 803 kasus. Selain itu, kemarau panjang membuat sejumlah daerah mengalami krisis air bersih.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam menangani bencana ekologis ini. 

“Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh,” lanjutnya.

Menurutnya, personel yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di lapangan relatif memadai. Pemadaman melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat, hingga bantuan personel dari luar Kalimantan.

Namun, kendala utama saat ini adalah keterbatasan sarana, terutama ketersediaan sumber air dan beberapa titik api sulit dijangkau melalui jalur darat.

Karena itu, Pemkab Ketapang mendorong pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing untuk memadamkan karhutla di kawasan pedalaman.

“Water bombing sangat efektif untuk memadamkan api di daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” ujarnya.

Saat ini dua helikopter bantuan BNPB telah disiagakan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk water bombing dan satu lainnya untuk patroli serta survei udara.

“Saya harap Pertamina memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” harapnya.

Di sisi lain, Pemkab Ketapang terus memaksimalkan penanganan dampak karhutla. Fasilitas kesehatan diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan. 

Masyarakat juga diimbau menghindari Jalan Pelang apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Sebab, karhutla di kawasan itu belum sepenuhnya terkendali. 

Pemkab bahkan mempertimbangkan penutupan sementara akses jalan tersebut jika kondisi asap semakin membahayakan warga yang melintas. 

Selanjutnya Camat diperintahkan menjadi koordinator penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, dan masyarakat. 

“Kita semua harus aktif terus dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan ini,” pesannya. 

Dengan status tanggap darurat, Pemkab Ketapang berharap mobilisasi sumber daya dan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi dapat mengucur lebih cepat untuk mengendalikan karhutla sekaligus menangani dampak kekeringan.***