Banyak Anak Terhenti Usai SMP, DPRD Kalbar Dorong Penambahan SMA Negeri di Kubu Raya

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri di sejumlah wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadi sorotan DPRD Kalimantan Barat. 

Ketimpangan sebaran sekolah dinilai membuat banyak pelajar, terutama di daerah pesisir, kepulauan dan pedalaman.

Di sana, banyak siswa yang masih kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Anggota DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, mengatakan saat ini mayoritas SMA dan SMK Negeri masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan maupun pusat kecamatan. Sementara, wilayah terpencil justru belum terlayani secara maksimal.

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan akses pendidikan menengah atas belum merata, padahal jumlah peserta didik di beberapa daerah sebenarnya cukup besar.

“Kalau melihat data jumlah peserta didik dengan sebarannya serta daya dukung sekolah, memang terlihat ada ketimpangan yang cukup jomplang,” kata Agus kepada insidepontianak.com, Rabu (29/4/2026).

Ia mencontohkan, wilayah kepulauan dan pesisir seperti Padang Tikar, serta daerah pedalaman seperti Kuala Mandor B, Tanjung Beringin hingga Terentang yang masih minim fasilitas SMA maupun SMK negeri.

Akibat keterbatasan itu, banyak siswa yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP justru harus berhenti di tengah jalan.

“Banyak anak-anak yang seharusnya bisa lanjut dari SMP ke SMA akhirnya terputus karena akses sekolahnya belum maksimal,” ujarnya.

Agus menegaskan, persoalan tersebut harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar.

Meski demikian, ia meyakini pemerintah provinsi sudah memiliki data kebutuhan sekolah baru, tinggal bagaimana langkah realisasinya dipercepat.

Karena itu, DPRD dapil Kubu Raya - Mempawah itu, mendorong pembangunan SMA maupun SMK baru di wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan menengah.

Di samping itu, Ia juga menilai pembangunan sekolah tak hanya soal jumlah, namun harus disesuaikan dengan potensi unggulan daerah masing-masing agar lebih tepat sasaran.

Contohnya, jika daerah itu unggul di pertanian, bisa diarahkan ke SMK pertanian. Dan kalau wilayah pesisir dan perikanan, bisa dibangun SMK perikanan. 

"Jadi sekolahnya benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Greg)