Karhutla Melawi Capai 1.344 Hektare, Anggaran Penanganan Minim, Bantuan Pempus Mendesak

MELAWI, insidepontianak.com - Sepanjang Januari hingga 14 Agustus 2026, luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Melawi mencapai 1.344,75 hektare. Kebakaran ini tersebar di 12 desa di tiga kecamatan.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, lonjakan titik api signifikan mulai terjadi pada 31 Juli. Dimulai dari Desa Pelempai Jaya, Kecamatan Ella Hilir, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 150 hektare.

Memasuki Agustus, Karhutla semakin menggila seiring puncak musim kemarau tiba. Kekeringan memperparah situasi penanggulangan di lapangan.

Di Kecamatan Belimbing, kebakaran melahap 135 hektare lahan di Desa Nusa Kenyikap, lalu meluas ke Desa Tebing Karangan seluas 55 hektare dan Desa Batu Ampar seluas 7 hektare.

Selanjutnya, Karhutla juga melanda Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, dengan luasan mencapai 200 hektare.

Wilayah Karhutla terparah sepanjang Agustus berada di Desa Nanga Kayan, Kecamatan Nanga Pinoh. Di lokasi ini, kebakaran lahan terjadi berulang kali.

Pada 7 Agustus misalnya, api membakar sekitar 150 hektare. Situasi sempat terkendali. Tetapi, pada 11 hingga 13 Agustus kebakaran muncul lagi dan merambah 155 hingga 165 hektare lahan.

Pada rentang waktu yang sama, api juga membakar puluhan hektare lahan di Desa Kebebu, Desa Pemuar Bukit Matok, Desa Batu Nanta, hingga Desa Kelakik.

Di tengah masifnya Karhutla akibat kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Melawi terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan penanggulangan.

Namun, wilayah yang terdampak sangat luas. Di samping itu, medan perbukitan dan gambut yang sulit dijangkau serta keterbatasan air membuat penanganan kian kritis.

Kepala BPBD Melawi, Daniel, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rahmad Mauludin, mengaku kemampuan fiskal daerah sangat terbatas dalam penanganan bencana ini.

“Tapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin mengendalikan kebakaran,” ucapnya.

Di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan sarana, pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla.

“Jika bantuan terlambat, penanganan Karhutla dan ancaman kekeringan ini sulit dilakukan secara cepat,” ujarnya.

Menurut Rahmad, kebutuhan bantuan paling mendesak adalah dukungan peralatan pemadaman modern serta kendaraan operasional untuk menembus medan ekstrem.

“Sebab, sebagian besar titik Karhutla berada jauh dari pusat kabupaten dan minim sumber air,” lanjutnya.

Meski serba terbatas, penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi dipastikan terus berlanjut melibatkan tim gabungan lintas sektoral.

“Luasnya wilayah yang terbakar memerlukan intervensi sarana, prasarana, kendaraan operasional, hingga pendanaan dari pusat,” tegasnya.

Selain fokus pada pemadaman, BPBD Melawi juga memperketat edukasi dan mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

“Jika menemukan titik api, segera laporkan ke pemerintah desa, kecamatan, atau aparat keamanan agar dapat ditangani sedini mungkin,” pungkasnya.***