MEMPAWAH, insidepontianak.com — Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Mempawah, Ismail, saat menerima kunjungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat dalam agenda exit meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Kerja Bupati Mempawah, Selasa (5/5/2026).
Exit meeting tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan apresiasi kepada tim auditor atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional serta memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap temuan, baik yang bersifat administratif maupun substantif, sebagai langkah menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa Pemkab Mempawah menargetkan dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.
“Target kita mempertahankan opini WTP. Namun yang lebih penting adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, tim auditor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat menyampaikan gambaran umum hasil pemeriksaan. Secara keseluruhan, jajaran Pemkab Mempawah dinilai kooperatif dalam menyediakan data dan dokumen selama proses audit berlangsung.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. (*)
Leave a comment