Herzaky Minta Pemerintah Pusat Terlibat Aktif Terkait Kasus Karhutla di Kalbar

JAKARTA, insidepontianak.com - Kebakaran Hutan dan Lahat (Karhutla) masih terus terjadi di Kalimantan Barat.

Walaupun belakangan beberapa kabupaten/kota di Kalbar sempat dilanda hujan, namun Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang masih ditemukan titik panas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar.

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi Karhutla yang masih terjadi.

Dirinya menilai perlu ada langkah preventif dari pemerintah, agar Karhutla di Kalbar tidak semakin meluas, terlebih saat ini fenomena El Nino dan musim kemarau di Indonesia belum mereda.

"Pemerintah perlu mengambil langkah preventif agar Karhutla di Kalbar tidak kembali meluas. Kita berharap pemerintah pusat terlibat aktif untuk mengatasi persoalan Karhutla ini," jelas Herzaky, Rabu (4/10/2023).

Tokoh muda nasional asal Kalbar ini menyoroti Karhutla yang menyebabkan kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas dan memberikan kerugian bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Herzaky mendesak agar pemerintah pusat melakukan langkah-langkah konkret dengan memberikan dukungan baik secara teknis maupun dalam konteks kebijakan, dengan memberikan perhatian lebih kepada daerah yang mengalami Karhutla.

"Kita tahu pemerintah pusat sangat responsif terhadap polusi udara di Jakarta, karena menjadi perhatian dan berbahaya bagi warga jakarta. Tetapi, Karhutla ini dampaknya juga tidak kalah besar. Sehingga Pemerintah Pusat juga harus memberikan perhatian lebih kepada Kalbar," desak Herzaky yang juga pengurus DPP Majelis Adat dan Budaya Melayu Kalimantan Barat periode 2023-2028.

Herzaky menilai rencana Pemprov Kalbar untuk memperpanjang SK Status Darurat Bencana Asap sudah sangat tepat dan sangat bijak. Ia mengapresiasi langkah-langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota yang sudah bekerja keras untuk mengatasi karhutla beberapa bulan terakhir ini.

"Kita perlu apresiasi rencana perpanjangan SK Status Darurat Bencana Asap, karena itu langkah yang sangat tepat dan bijak," tuturnya.

Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Kalbar ini juga berharap sinergitas dan kolaborasi pemprov dan pemerintah kabupaten/kotamadya untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya karhutla di Kalbar bisa terus terjaga.

"Kita berharap sinergitas pemprov dan pemerintah kabupaten/kota ini terus terjaga, agar bisa membuat kebijakan solutif untuk mengantisipasi masih adanya potensi Karhutla atau bencana alam lainnya," tutup mantan Ketua Senat Mahasiswa Fisip Universitas Indonesia ini. ***