Heri Mustamin: MBG Positif, Tapi Perlu Evaluasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan dan Asta Cita Presiden RI. 

Namun demikian, ia menilai program tersebut perlu evaluasi dan penyempurnaan, khususnya penerapannya di daerah dengan kondisi geografis yang berat seperti Kalbar.

“Pada prinsipnya kita mendukung dan memberikan apresiasi terhadap MBG ini. Ini program pemerintah, bagian dari Asta Cita Presiden, dan tentu harus kita dukung. Tapi sebagai bentuk otokritik, tidak ada satu program pun di dunia ini yang sempurna 100 persen,” ujar Heri Mustamin.

Anggota DPRD Kalbar dapil Pontianak menilai, evaluasi penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman seolah DPRD atau pihak tertentu menolak program MBG. 

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan justru bertujuan agar program berjalan lebih efektif dan adil.

“Kita bukan tidak setuju dengan MBG-nya. Tapi perlu dipahami, program sebesar ini pasti punya tantangan, terutama dalam pelaksanaannya di daerah,” tegasnya.

Heri menyoroti perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Jika MBG diterapkan di kota besar seperti Pontianak, menurutnya relatif tidak bermasalah karena akses transportasi dan distribusi yang memadai.

Namun persoalan muncul ketika program tersebut diterapkan di kabupaten dengan medan berat.

“Coba bayangkan di daerah seperti Kubu Raya, Ketapang, dan kabupaten-kabupaten lain di Kalbar. Dari ibu kota kabupaten ke kecamatan saja bisa memakan waktu sangat lama. Ini menjadi kendala serius dalam distribusi makanan,” jelasnya.

Ia menilai, pola memasak dan pendistribusian MBG yang memerlukan waktu panjang berpotensi menimbulkan risiko, termasuk kasus keracunan makanan akibat jarak tempuh yang jauh yang mulai sering terjadi.

“Masak makanan mungkin mulai dinihari lalu dipacking, dan harus sampai ke sekolah pagi hari. Kalau di kota mungkin aman, tapi di daerah yang jaraknya jauh, ini bisa jadi faktor risiko,” ungkap Heri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memikirkan model alternatif MBG, terutama di daerah terpencil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Termasuk juga kemungkinan diuangkan.

“Perlu dipikirkan, apakah pola MBG ini harus selalu memasak lalu diantar, atau ada model lain yang lebih sesuai dengan kondisi daerah,"ungkapnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Heri pun mengapresiasi dampak positif MBG dalam penyerapan tenaga kerja, yang menurut Presiden bisa mencapai hampir satu juta orang.

“Itu tentu patut kita apresiasi. Dampak ekonominya ada,” ujarnya.

Namun ia kembali menekankan perlunya kajian menyeluruh, mengingat program MBG menyerap anggaran yang sangat besar.

“Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, kita juga perlu bertanya: bagaimana dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan sarana lain yang turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas pendidikan?” katanya.

Heri berpendapat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya soal makanan bergizi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

“Kalau masyarakat sudah cerdas dan sejahtera, mereka akan mampu memilih dan menyediakan makanan bergizi sendiri. Kunci kesejahteraan itu ada di sana,” ujarnya.

Ia  menegaskan  MBG  merupakan program yang baik, namun harus dikombinasikan dengan kebijakan lain agar pemerataan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“MBG baik, tapi tetap perlu evaluasi dan kombinasi kebijakan. Supaya program ini merata, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses,” pungkas Heri Mustamin. (Andi)