Turun ke Masyarakat, Heri Mustamin Serap Aspirasi soal Drainase hingga Pelayanan Kesehatan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyerap aspirasi warga lewat kegiatan reses di Kota Pontianak belum lama ini.

Ia turun langsung ke lapangan. Dialog berlangsung dua arah. Warga menyampaikan keluhan tanpa sungkan.

“Saya juga menanyakan apa saja yang bisa diperjuangkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Heri, Selasa (10/2/2026).

Sejumlah persoalan mengemuka. Drainase tersumbat, pelayanan kesehatan belum optimal, hingga BPJS Kesehatan nonaktif.

Heri juga mengecek kondisi parit. Banyak yang tidak berfungsi maksimal. Sebagian tercemar limbah industri kecil.

“Ada industri kecil yang membuang limbah ke parit, seperti industri tahu di kawasan Parit Pangeran. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera turun ke lapangan. Pengawasan pengelolaan limbah industri perlu diperketat.

Sebab, masih ada warga yang memanfaatkan air parit untuk kebutuhan sehari-hari. Heri juga mendorong normalisasi parit segera dilakukan saat musim kemarau.

“Supaya saat musim hujan tidak terjadi genangan, banjir, atau rob di Pontianak,” katanya.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta lebih masif memberikan edukasi terkait BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui APBD.

“Banyak warga mengira BPJS selalu aktif. Padahal anggaran APBD dan APBN terbatas. Jika kuota habis, BPJS tidak bisa diklaim,” jelasnya.

Ia turut menyinggung persoalan air bersih saat kemarau dan potensi dampak pembakaran lahan. Meski kondisi masih terkendali, risiko air payau tetap perlu diantisipasi.

Terkait jalan lingkungan, Heri menilai kondisinya relatif baik. Sekitar 90 persen jalan lingkungan sudah berfungsi.

“Memang belum semuanya mantap. Kendalanya ada pada jalan lingkungan di atas gertak karena terbentur regulasi,” ujarnya.

Ia berharap Pemprov Kalbar dapat mengambil kebijakan lebih fleksibel agar pembangunan jalan lingkungan tidak terhambat aturan teknis.

“Persoalan lingkungan di Pontianak mulai berkurang. Tinggal menyelesaikan yang masih krusial,” pungkasnya.***