Pemprov Kalbar Genjot Pembangunan Infrastruktur, Optimis Target 80 Jalan Mantap Tercapai

PONTIANAK, insidepontianak.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalimantan Barat menargetkan jalan mantap Kalbar dapat menembus angka 80 persen. Saat ini  kondisi jalan mantap di Kalimantan Barat saat ini baru mencapai sekitar 60 persen.

Namun, demikian pada tahun 2026 Pemprov Kalbar kembali menganggarkan Rp400 miliar lebih untuk pembangunan Jalan.

Data Dinas PUPR Provinsi ada sbeberapa ruas jalan yang menjadi prioritas Pemprov Kalbar. Rp78 Miliar difokuskan untuk peningkatan jalan Ketapang dan Kayong Utara.

Adapun prioritas pembangunan di Ketapang adalah  Jalan Pesaguan–Kendawangan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar. Selain itu, ruas Simpang Sungai Gantang–Teluk Batu juga mendapat perhatian dengan anggaran Rp7 miliar.

Tak hanya itu, Pemprov Kalbar turut menganggarkan Rp12 miliar untuk peningkatan Jalan Tanjung–Marau, serta Rp16 miliar untuk pembangunan Jalan Tumbang Titi–Tanjung. Sementara di Kabupaten Kayong Utara, pembangunan Jalan Sukadana–Teluk Batang dialokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar.

Sementara itu, di Kabupaten Sintang Pemprov Kalbar alokasikan Rp39 miliar anggaran untuk pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis.

Tiga ruas menjadi prioritas. Jalan Semubuk–Sintang mendapat alokasi Rp15 miliar. Jalan Nanga Mau–Tebidah Rp12 miliar. Jalan Tebidah–Bunyau Rp12 miliar. Namun, anggaran tersebut belum mampu menuntaskan seluruh persoalan jalan di Sintang.

“Target kita lima tahun ke depan itu bisa mencapai 80 persen,"kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Adapun upaya-upaya pembangunan sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalbar di beberapa kabupaten dan kota. Namun dia mengakui belum  mencapai target yang kita harapkan.

"Namun kita terus berupaya memacu percepatan," kata dia.

Ria Norsan optimistis target 80 persen jalan mantap tersebut dapat tercapai mengingat masih ada waktu empat tahun ke depan.

Ia berharap dengan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Insya Allah dalam rentang waktu empat tahun ini, mudah-mudahan kita bisa mencapai 80 persen jalan mantap,” katanya.

Anggota DPRD Kalbar, Yuliani meminta menduga upaya pemprov dalam menggenjot percepatan pembangunan. 

Namun, dia juga minta masyarakat bersabar. Pasalnya, perbaikan jalan tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas. 

Apalagi, Kalbar saat ini juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Tahun ini anggaran Kalbar dipangkas sekitar Rp522 miliar. Jadi anggaran kita makin terbatas, sementara di daerah lain juga banyak yang mengeluhkan kerusakan jalan. Anggaran yang terbatas ini akhirnya harus dibagi-bagi,” jelasnya.

Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Kalbar bersama Gubernur Kalimantan Barat, kata Yuliani, terus berupaya memperjuangkan dukungan dana dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

“Kami para anggota dewan bersama gubernur sedang berjuang bagaimana caranya agar dana pusat bisa kembali membantu pembangunan daerah kita, terutama untuk jalan-jalan yang kondisinya sudah sangat luar biasa rusaknya, seperti Jalan Tanjung–Kekura,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Ketapang–Kayong Utara, Yuliani berharap sinergi antara DPRD dan Pemprov dapat terus diperkuat agar perbaikan jalan benar-benar terealisasi dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Lebih jauh, Yuliani juga menilai bahwa percepatan pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan infrastruktur yang selama ini terjadi. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD Kalbar, kemampuan pembangunan akan terus terbatas.

“Menurut saya, salah satu langkah yang harus kita dorong adalah percepatan pemekaran wilayah. Kalau daerah cepat mekar, seperti Ketapang, insyaallah penanganan jalan dan infrastruktur lainnya bisa lebih tertangani,” tegasnya. (Andi)