Sekda Amirullah Ingatkan Medsos Pemerintah Harus Responsif, Bukan Sekadar Reaktif

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa media sosial pemerintah kini tidak bisa lagi hanya berfungsi sebagai etalase kegiatan.

Di tengah arus digital yang bergerak cepat, platform tersebut harus bertransformasi menjadi ruang interaksi, dialog, hingga penyalur aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pengelolaan konten dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, perubahan pola komunikasi publik menuntut pemerintah untuk lebih peka dan adaptif. Ia pun menekankan pentingnya membedakan antara sikap reaktif dan responsif dalam pengelolaan media sosial.

“Bukan diminta reaktif, tetapi responsif. Reaktif itu menunggu masalah muncul dulu baru menjawab. Sementara responsif berarti mampu membaca situasi, memahami kebutuhan masyarakat, dan cepat menyesuaikan diri,” jelas Amirullah.

Ia menilai, peran pengelola media sosial kini semakin strategis. Tidak hanya dituntut kreatif dalam membuat konten, mereka juga harus memiliki kepekaan sosial, memahami etika, serta mampu menjalin komunikasi publik yang efektif.

Amirullah juga mengingatkan bahwa setiap komentar, pesan, dan tanggapan masyarakat harus dipandang sebagai masukan berharga. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi ingin sekadar menjadi penonton, melainkan ingin didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Lebih jauh, ia menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengelolaan media sosial mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan. Pemerintah, katanya, harus mampu mendeteksi isu sejak dini dan memberikan penjelasan sebelum masalah berkembang luas.

“Jangan menunggu masalah besar baru sibuk klarifikasi. Kalau sudah membesar, tentu lebih sulit ditangani,” tegasnya.

Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, Amirullah berharap para pengelola konten mampu menghasilkan materi yang informatif, edukatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konten pemerintah juga harus mudah dipahami, sesuai norma, dan nyaman dikonsumsi berbagai kalangan.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kreativitas dan etika. Menurutnya, tidak semua gaya konten cocok diterapkan di kanal resmi pemerintah karena harus tetap memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat.

“Konten harus komunikatif, tidak membosankan, mudah dicerna, dan mampu menyampaikan pesan pemerintah dengan jelas,” pungkasnya (Andi)