Soroti Pemadaman Listrik Berhari-hari, Yandi Minta PLN Kalbar Belajar Kelola Krisis ke Singapura

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi, melayangkan kritik keras terhadap kinerja PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik yang terjadi berhari-hari di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

Yandi menilai, PLN terkesan tidak siap dan gagap dalam mengelola langkah-langkah mitigasi krisis kelistrikan.

Kritik menohok ini disampaikan Yandi merespons keluhan masyarakat yang harus menanggung kerugian akibat pemadaman yang tak kunjung usai, bahkan ada wilayah yang mengalami pemadaman hingga tiga hari berturut-turut.

"Masalahnya, mereka (PLN) tidak mampu mengelola langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, dia harus belajar sebagaimana di tempat lain orang mengelola kelistrikan," ujar Yandi dengan nada kecewa saat diwawancarai, Sabtu (4/7/2026).

Yandi kemudian membandingkan tata kelola kelistrikan di Indonesia dengan negara tetangga, Singapura. Ia membeberkan data sejarah kelistrikan Singapura pada tahun 2018, di mana sistem mereka sempat mengalami gangguan massal yang berdampak pada ratusan ribu pelanggan, namun mampu diatasi dalam hitungan menit.

"Di Singapura, pernah ada gangguan pada unit pembangkit yang menyebabkan 146.500 pelanggan kehilangan listrik. Tapi itu dapat segera dipulihkan dalam waktu 38 menit saja. Sementara di sini? Pemadaman 5 jam, bahkan berhari-hari ," cecar Yandi.

Menurut legislator Hanura ini, PLN tidak boleh malas mencari referensi global untuk memperbaiki mutu pelayanan publik. Proses belajar dan mengevaluasi sistem sangat penting agar ke depan PLN memiliki formula cepat saat gangguan serupa kembali terjadi.

Ia mengingatkan bahwa PLN adalah sebuah korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan sebuah dinas pemerintahan yang kinerjanya kerap dimaklumi.

Sebagai perusahaan yang memegang hak monopoli atas kelistrikan di Indonesia, PLN wajib menunjukkan kompetensi dan keahlian yang sepadan.

"Jangan tunjukkan supaya orang kasihan atau memaklumi. Keliru itu! Ini bisnis, ini perusahaan, namanya Perusahaan Listrik Negara, bukan dinas kelistrikan. Kalau mau monopoli, tunjukkan kemampuan dan skill," tegasnya.

Yandi juga menyoroti dampak ekonomi yang luar biasa akibat pemadaman ini, terutama bagi para pelaku UMKM, pemilik warung kopi, dan pengusaha lokal di Pontianak yang roda ekonominya langsung lumpuh total saat listrik padam.

Menurutnya masyarakat tidak menikmati listrik secara gratis. Setiap bulan pelanggan membayar tagihan demi mendapatkan pelayanan yang profesional dan pasokan listrik yang andal. Oleh karena itu, sudah sepatutnya PLN bertanggung jawab atas kerugian materiil warga.

"Kita semua bayar, tidak ada yang gratis. Kita bayar supaya dia profesional, supaya PLN cari orang-orang yang kompeten. Kalau ada apa-apa (kerugian), PLN harus memberikan kompensasi kepada masyarakat," pungkas Yandi. (Andi)