Wali Kota Pontianak Minta Perbankan Perluas Akses KUR bagi Pelaku UMKM

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta sektor perbankan memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini sangat penting untuk mendongkrak geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Desakan itu didengungkan karena dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak tahun 2025, hanya sektor KUR yang gagal mencapai target.

"Perluasan akses pembiayaan produktif adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat," tegas Edi saat memimpin Rapat Pleno TPAKD Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Rabu (8/7/2026).

Edi mengingatkan, peran perbankan sangat strategis dalam inklusi keuangan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Regulasi itu menegaskan, KUR adalah instrumen utama memperkuat sektor riil bagi UMKM yang terkendala modal formal.

Berpijak pada Roadmap TPAKD 2026–2030, maka bank penyalur dituntut lebih proaktif menjangkau warga.

“Kita harus pastikan program TPAKD benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Rochma Hidayati membeberkan data capaian tersebut. Dari 10 program kerja, sebanyak sembilan program sukses melampaui target 100 persen.

Tersisa satu program yang meleset, yakni akselerasi penyaluran KUR. OJK mencatat, dari target 5.500 debitur, realisasinya baru menyentuh angka 4.800 debitur.

“Artinya, kita masih kurang sekitar 700 debitur. Kekurangan ini harus dikejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026,” ungkap Rochma.

Rochma menegaskan pihak OJK siap mengevaluasi sumbatan koordinasi dengan pihak perbankan. Ia mengajak pemda dan pihak bank duduk bersama memetakan kendala di lapangan.

“Karena ini ranah perbankan, kami siap dukung penuh. Mari kita diskusikan masalahnya agar tahun 2026 ini bisa langsung diperbaiki,” pungkasnya.***