GAPKI Kalbar Dorong Percepatan Sertifikasi ISPO, Targetkan 100 Persen Anggota Tersertifikasi

PONTIANAK, insidepontianak.com — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat mendorong percepatan implementasi dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi seluruh perusahaan perkebunan sawit di wilayahnya.

Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda Akselerasi Implementasi ISPO 2026: Sosialisasi dan Klinik Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini diikuti unsur Ditjen Perkebunan Kementan, Pemprov Kalbar, GAPKI Pusat dan Daerah, lembaga sertifikasi, internal auditor, hingga tim sustainability dan legal perusahaan perkebunan.

Ruang Percepatan

Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Aris Supratman, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang percepatan menuju target 100 persen sertifikasi ISPO bagi seluruh anggota GAPKI di Kalbar.

Menurut Aris, ISPO tidak boleh lagi dipandang sekadar kewajiban administratif atau persiapan menghadapi audit semata.

Lebih dari itu, ISPO merupakan instrumen utama untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem manajemen, serta meningkatkan daya saing industri sawit.

“Tujuan kita bukan sekadar perusahaan mendapatkan sertifikat ISPO. Lebih jauh, prinsip-prinsip keberlanjutan harus benar-benar menjadi bagian dari budaya dan sistem kerja perusahaan,” tegas Aris saat membuka acara.

Bukan Sekadar Sosialisasi

Aris menjelaskan, forum ini sengaja dirancang tak hanya sebatas sosialisasi regulasi, melainkan juga menghadirkan Klinik ISPO sebagai ruang konsultasi dan pemecahan masalah (problem solving).

Klinik ini diharapkan membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang masih dihadapi di lapangan, mengingat kesiapan masing-masing perusahaan berbeda-beda.

Di sisi lain, GAPKI Kalbar juga menyoroti peran strategis Internal Auditor ISPO. Menurut Aris, internal auditor harus bertindak sebagai sistem peringatan dini (early warning system) perusahaan.

“Dengan begitu, berbagai kesenjangan dapat ditemukan lebih awal, ketidaksesuaian segera diperbaiki, dan penerapan prinsip ISPO benar-benar berjalan secara konsisten,” jelasnya.

Strategis Hadapi Pasar Global

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Rino Anteno Tengo, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ISPO sangat krusial dalam merumuskan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

Apalagi, Kalbar merupakan salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia. Berdasarkan data 2025, luas areal kelapa sawit di Kalbar mencapai 2.305.536,57 hektare dengan total produksi CPO dan PK mencapai 7.989.462,31 ton.

Besarnya angka produksi ini, lanjut Rino, wajib diimbangi dengan penguatan tata kelola keberlanjutan guna menjawab isu global seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca, hingga tuntutan ketertelusuran rantai pasok.

“Untuk memasarkan produksi CPO yang demikian besar di tengah isu global, diperlukan langkah strategis dan tepat guna menjawab tantangan sekaligus memenangkan persaingan pasar dunia,” ujar Rino.

Tuntutan EUDR

Rino juga menyoroti regulasi pasar internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan verifikasi produk bebas deforestasi.

Di tingkat nasional, pemerintah telah memperkuat payung hukum lewat Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi ISPO serta Permentan Nomor 33 Tahun 2025.

Regulasi anyar ini memperluas ruang lingkup sertifikasi hingga ke industri hilir dan bioenergi, menambah prinsip transparansi, serta mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar. Sebaliknya, insentif dan prioritas akses pendanaan disiapkan bagi pekebun yang telah tersertifikasi.

Capaian Sertifikasi

Pemprov Kalbar mencatat, hingga Juni 2026 baru sebanyak 119 perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat yang mengantongi sertifikat ISPO.

Selain perusahaan, terdapat dua lembaga petani swadaya yang telah mengantongi sertifikat ISPO, yakni Koperasi Persada Engkersik Lestari dan Aliansi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang di Kabupaten Sekadau.

Pemerintah menilai capaian ini masih harus dipacu lewat kolaborasi erat antara pemerintah, GAPKI, lembaga sertifikasi, dan mitra pembangunan.

Siapkan Rencana Aksi

Menutup keterangannya, Aris Supratman mendorong agar setiap peserta yang hadir dapat menyusun rencana aksi (action plan) yang konkret untuk direalisasikan di perusahaan masing-masing.

GAPKI Kalbar menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan anggota, pemerintah, dan lembaga sertifikasi demi mencapai target 100 persen ISPO.

“Mari kita jadikan ISPO bukan sebagai beban, melainkan kesempatan untuk berbenah, meningkatkan kepercayaan pasar, dan membuktikan kepada dunia bahwa industri sawit Indonesia dikelola secara bertanggung jawab,” tutup Aris.***