Reses di Belasan Titik, Zulfydar Serap Aspirasi Soal Tapal Batas, Infrastruktur hingga Pendidikan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, dapil Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, menuntaskan agenda reses di belasan titik di Kota Pontianak dengan membawa pulang beragam aspirasi masyarakat.

Persoalan tapal batas wilayah, infrastruktur, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.

Zulfydar mengatakan reses kali ini berlangsung sangat dinamis. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari pembangunan, pendidikan hingga pelayanan publik.

"Reses kali ini penuh masukan, harapan, dan permintaan dari masyarakat. Itu wajar karena masyarakat ingin menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait pembangunan maupun harapan mereka kepada pemerintah," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar itu.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pergeseran batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Menurut Zulfydar, sedikitnya tiga kawasan yang   dikunjungi mengalami persoalan administrasi akibat bergesernya batas wilayah. Catatan Zulfydar, sedikitnya ada enam wilayah terdampak. 

"Jumlah warga terdampak ada ribuan orang," ungkapnya. 

Ia menyebut dampak yang dirasakan warga bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyentuh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan hingga kepastian dokumen kependudukan.

"Anak sekolah mengalami kesulitan, urusan kesehatan juga terdampak. Masyarakat menjadi bingung karena di satu sisi dianggap masuk wilayah tertentu, tetapi di sisi lain administrasinya berbeda," katanya.

Zulfydar mengatakan DPRD Kalbar melalui Komisi I berupaya menjembatani persoalan ini. Salah satunya dengan menyiapkan rapat resmi dengan menghadirkan perwakilan warga dari seluruh wilayah yang terdampak, termasuk Nipah Kuning Dalam, Perumnas dan kawasan lainnya.

Dalam rapat tersebut juga akan diundang Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak serta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Lewat, forum tersebut diharapkan menghasilkan berita acara dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai dasar penyelesaian persoalan.

"Kita ingin semua pihak duduk bersama. Pemerintah menjelaskan sikapnya, warga juga menyampaikan aspirasinya. Setelah itu kita dorong agar ada kesepakatan yang bisa menjadi solusi," tegasnya.

Selain persoalan tapal batas, warga juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur, penambahan sekolah, serta perbaikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

 Menurutnya, sistem pendaftaran yang kini sepenuhnya dilakukan secara daring masih menyulitkan sebagian masyarakat, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme SPMB yang berlangsung secara daring, sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan yang lebih maksimal," katanya.

Selain itu Menyoal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian warga. Aspirasi yang muncul bukan soal penolakan program, melainkan masukan terkait variasi menu dan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa.

Zulfydar mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap program tersebut. Menurutnya, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu hasil evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah pusat.

"Yang perlu dievaluasi mungkin pola penyajian, variasi menu, maupun kualitas makanannya. Tujuannya tetap baik untuk meningkatkan gizi anak-anak sehingga mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan," tegasnya.(Andi)