Serap Aspirasi di Kalbar, Banggar DPR RI Bawa Keluhan Daerah ke Pembahasan APBN 2027

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kunjungan kerja rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu kemarin, menyerap banyak aspirasi.

Kegiatan parlemen Senayan itu turut menggelar pertemuan bersama seluruh kepala daerah dari 14 kabupaten dan kota.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus, pun aktif menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi.

Mulai dari ketidakadilan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap daerah penghasil, ketidakmampuan APBD menanggung belanja tenaga kontrak, hingga tumpang tindih regulasi antar-kementerian yang menghambat investasi.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyuarakan tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran oleh pusat yang mencapai Rp235 miliar.

Dampaknya, kemampuan belanja pembangunan menurun, pelayanan terganggu, hingga program sosial terpaksa dikurangi.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarif Abdullah, menegaskan berbagai keluhan tersebut telah dicatat. Masukan itu dianggap sangat penting karena akan menjadi bahan dalam penyusunan APBN 2027.

"Saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027. Seluruh masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, terutama yang berkaitan dengan TKD dan kebijakan anggaran lainnya," ucap Syarif.

Menurutnya, sebagian besar kepala daerah saat ini memang mengeluhkan beban belanja pegawai yang harus ditanggung APBD.

Bahkan, ada wilayah yang terpaksa mengalokasikan 50 persen anggarannya hanya untuk membayar gaji pegawai.

Tak hanya itu, forum tersebut juga menyoroti hambatan fiskal di sektor vital. Mulai dari pembiayaan kesehatan, pendidikan, hingga pemeliharaan jalan yang dinilai masih minim sokongan dana pusat.

"Tentu seluruh aspirasi ini akan kami kaji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, namun tetap berpedoman pada prinsip efisiensi," jelas Syarif.

Ia berharap APBN 2027 mampu menghadirkan keseimbangan antara pengelolaan keuangan negara yang sehat dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan di daerah secara adil.

"Kami ingin APBN 2027 tidak hanya kuat dari sisi fiskal nasional, tetapi juga mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***