Infrastruktur Perbatasan Masih Memprihatinkan, Ason: Pempus Harus Bantu

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, menyebut kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan.

Kalbar sendiri memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di antaranya, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas.

Kesenjangan pembangunan di garis depan negara yang terasa sangat timpang menjadi ironis mengingat Indonesia telah 81 tahun merdeka.

Namun di usia itu, pemerataan pembangunan belum dapat dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat warga.

Menurut Ason, di sejumlah titik daerah pedalaman perbatasan di Kabupaten Sanggau, warga terpaksa gotong-royong membangun jembatan bambu dan kayu seadanya.

Sebab, pembangunan dari negara belum hadir. Buruknya akses infrastruktur ini berdampak langsung pada pelayanan dasar.

Tak jarang, warga yang sakit parah kerap ditandu menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju fasilitas kesehatan. Sebab, mobil ambulans tak bisa masuk menjemput.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama,” tegasnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar ini menilai penanganan kawasan perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterbatasan fiskal pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa—yang diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran—membuat bantuan APBN dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah pusat didorong turun tangan memberikan perhatian serta intervensi anggaran khusus untuk daerah-daerah perbatasan.

Ason menegaskan, pemerataan infrastruktur di perbatasan bukan sekadar memperlancar mobilitas warga dan roda ekonomi, melainkan wujud nyata kehadiran negara di garis batas.

“Perlu ada bantuan serta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga perbatasan,” pungkas legislator daerah pemilihan Sanggau-Sekadau itu.***