Anggaran Dipangkas Pusat, Bupati Fransiskus Minta Camat dan Kades Beri Pemahaman ke Masyarakat

KAPUAS HULU, insidepontianak.com - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengakui dampak efesiensi dan pemangkasan anggaran mengakibatkan usulan masyarakat tidak bisa terakomodir. 

Fransiskus pun meminta agar camat dan para kepala desa (Kades) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan kondisi keterbatasan anggaran dampak dari adanya efesiensi dan pemangkasan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. 

"Kita sangat memahami banyak keinginan masyarakat untuk pembangunan di daerah, akan tetapi belum bisa terakomodir dan ini harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat, bukan hanya terjadi di Kapuas Hulu tetapi di seluruh Indonesia," kata Fransiskus, di Putussibau, Kamis (12/02/2026). 

Meskipun demikian, Fransiskus berjanji  akan tetap berupaya agar pembangunan terus berlangsung meskipun belum semua usulan masyarakat dapat terakomodir. 

Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut cukup berdampak terutama bagi Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah cukup luas. 

Fransiskus menyebutkan, pemangkasan APBD Kapuas Hulu mencapai kurang lebih Rp480 miliar, sehingga dari total APBD 2026 yang seharusnya Rp1,7 triliun berkurang menjadi Rp1,2 triliun. 

Sedangkan, dana desa yang seharusnya kurang lebih Rp200 miliar lebih berkurang menjadi Rp83,7 miliar. 

Akan tetapi, patut disyukuri kata Fransiskus, bahwa Kapuas Hulu masih mendapatkan perhatian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui dana Inpres Penanganan Jalan Daerah (IPJD). 

Fransiskus juga menekankan agar berbagai bentuk program pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat khususnya dari Presiden Prabowo mesti mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 

"Sukseskan program Pak Presiden, seperti ketahanan pangan, MBG termasuk juga Koperasi Merah Putih," katanya. 

Dia berharap masyarakat dapat memahami kondisi anggaran saat ini, oleh karena itu Camat dan Kades sangat berperan dalam menyampaikan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat. (*)