Komisi III DPRD Sanggau Minta Pengawasan Truk Overload Diperketat

SANGGAU, insidepontianak.com -- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marselinus meminta pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih atau overload di wilayah Kabupaten Sanggau diperketat guna mencegah kerusakan jalan yang semakin meluas.

Menurut Yeremias, pengawasan terhadap kendaraan angkutan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Karena itu, pihaknya mendorong agar upaya pembinaan dan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan terus dilakukan agar mereka mematuhi aturan yang berlaku.

"Pengawasan ini ada di Dinas Perhubungan, artinya himbauan kepada pemilik kendaraan harus terus dilakukan agar mematuhi aturan," ujar Yeremias Marselinus belum lama ini.

Ia menilai kendaraan yang paling banyak membawa muatan berlebih di Kabupaten Sanggau didominasi oleh truk pengangkut kelapa sawit. Untuk itu, para pemilik kendaraan maupun pengelola titik muat atau loading point ramp sawit perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan.

Selain sosialisasi langsung, Yeremias juga meminta Dinas Perhubungan memasang papan informasi, spanduk himbauan, serta menyampaikan surat resmi kepada seluruh pengelola ramp sawit di Kabupaten Sanggau.

"Kita mohon kepada Dinas Perhubungan untuk bisa membuat papan informasi atau sepanduk-sepanduk himbauan serta surat harus diberikan kepada masing-masing loading point ramp sawit yang ada di Kabupaten Sanggau ini, supaya mereka tahu aturan," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar para pelaku usaha mengetahui batas muatan kendaraan yang diperbolehkan dan memahami dampak yang ditimbulkan apabila aturan dilanggar.

Yeremias menegaskan, jika upaya pembinaan dan sosialisasi tidak diindahkan, maka aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Kalau ternyata masih tidak diindahkan, saya kira harus ditindak oleh pihak yang berwenang, termasuk kepolisian. Karena kalau ini dibiarkan, maka tidak akan ada efek jera," tegasnya.

Ia menambahkan, kendaraan overload menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Apabila pengawasan tidak diperketat, biaya pemeliharaan jalan akan semakin besar dan berdampak pada pelayanan transportasi masyarakat.

Karena itu, Komisi III DPRD Sanggau berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pelaku usaha perkebunan agar aturan mengenai batas muatan kendaraan dapat dipatuhi secara konsisten. (*)