Pemkot Pontianak Siapkan Tiga Strategi Atasi Kemiskinan, Bahasan: Harus Dijalankan Terpadu

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi besar untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan warga, serta penyusutan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan, tiga strategi tersebut harus dijalankan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi TKPKD Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (6/8/2026).

Bahasan menjelaskan, strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, stabilitas harga bahan pangan, serta penguatan perlindungan sosial.

Ia meminta perangkat daerah yang menangani hal tersebut memperkuat koordinasi. Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tertinggal dari pelayanan pemerintah.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahasan menegaskan, tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan, tetapi mendorong warga menjadi mandiri dan produktif.

“Peningkatan pendapatan menjadi sangat penting karena tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.

Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi daerah, serta pengembangan produktivitas ekonomi lokal.

Ia meminta pelatihan kerja benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga peserta pelatihan memiliki peluang kerja atau usaha setelah mengikuti program.

“Pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Program pemberdayaan UMKM juga harus diarahkan agar mampu naik kelas,” ujarnya.

Strategi ketiga adalah menyusutkan kantong-kantong kemiskinan. Langkah ini diarahkan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan pelayanan dasar kawasan, serta penataan lingkungan.

Lewat tiga tahapan strategi itu, warga dapat hidup lebih sehat, aman, dan produktif. Bahasan secara khusus meminta camat dan lurah memperkuat pendataan rumah tidak layak huni dan sanitasi warga.

Menurutnya, perangkat wilayah paling memahami kondisi riil masyarakat, sehingga data harus disusun secara objektif dan berdasarkan kebutuhan mendesak.

“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong lurah, yang punya wilayah dan tahu detail kondisi rumah tidak layak huni termasuk WC yang tidak layak, benar-benar didata,” tegasnya.

Agar tiga strategi tersebut berjalan efektif, Bahasan meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama sebagai dasar penyusunan program. Ia tidak ingin terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat atau duplikasi kegiatan antardinas.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi lebih kuat dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Forum CSR dan Baznas juga diminta bergerak lebih aktif agar dukungan terhadap warga miskin dan rentan bisa semakin luas dan tepat sasaran.

Bahasan menambahkan, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Program yang menyentuh langsung kebutuhan warga harus diperkuat, sementara program yang belum berdampak perlu dievaluasi.

“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya.***