Bendera Borneo Raya Berkibar Saat HUT RI, Ketua DPRD Sanggau Sebut Warning untuk Pemerintah Pusat

SANGGAU, insidepontianak.com -- Pengibaran bendera Borneo Raya di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sanggau mendapat perhatian Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki.

Hengki menilai kemunculan bendera tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus kritik masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau.

Ia menyebut, pengibaran bendera Borneo Raya harus menjadi peringatan atau warning bagi pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan kondisi pembangunan di daerah.

"Yang jelas ini warning bagi pemerintah pusat. Ini bentuk kekecewaan, bentuk rasa kesal masyarakat terhadap kondisi daerah yang memiliki sumber daya alam luar biasa, tetapi ketimpangan pembangunan masih sangat terasa," kata Hendrikus Hengki usai mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Sanggau, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, persoalan ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dasar, salah satunya jalan.

Hengki menyebut, kondisi jalan kabupaten yang mantap saat ini masih berada di kisaran 27 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 73 persen jalan dalam kondisi belum mantap.

"Kalau kita lihat kondisi jalan saja, saat ini hanya di angka 27 persen yang kondisinya mantap. Masih ada 73 persen yang tidak dalam keadaan mantap. Listrik juga masih banyak yang belum dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kekecewaan masyarakat muncul ke permukaan.

Padahal, kata Hengki, Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai wilayah, namun manfaat pembangunan dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

"Kenapa ini muncul ke permukaan? Karena daerah Sanggau ini kaya. Perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit ada di mana-mana, tapi masyarakat masih belum sejahtera," tegasnya.

Hengki berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di Kabupaten Sanggau. Terlebih, Sanggau merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki posisi strategis.

Ia mengingatkan, kekecewaan masyarakat yang terus terakumulasi jangan sampai berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dan mengganggu persatuan bangsa.

"Jangan sampai kekecewaan-kekecewaan ini terakumulasi menjadi gerakan rakyat yang lebih besar," katanya.

Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

Hengki menegaskan, menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjadi tanggung jawab bersama.

Menurutnya, salah satu langkah penting untuk menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat, terutama di wilayah terluar dan perbatasan Kalimantan Barat.

"Untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, saya pikir pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan yang hari ini masih dirasakan masyarakat, khususnya daerah terluar di wilayah Kalimantan Barat," ujarnya.

Di sisi lain, ia memastikan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau, TNI dan Polri telah berupaya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

Imbauan tersebut dinilai penting agar situasi yang berkembang tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan masyarakat.

"Kami DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau, TNI dan Polri sudah berupaya mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi sekarang untuk memecah belah persatuan NKRI," katanya.

Namun demikian, Hengki kembali menegaskan bahwa munculnya bendera Borneo Raya harus dilihat sebagai sinyal serius mengenai kondisi pembangunan di daerah.

"Yang jelas ini adalah warning bagi pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat," pungkasnya. (*)