Petani Mengeluh Pupuk Subsidi Langka, Dewan Kalbar Affandie Minta Pemprov Surati Kementan

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyurati Kementerian Pertanian untuk menambah kuota pupuk subsidi untuk petani  di Kalbar.

Sebab, kelangkaan pupuk subsidi yang telah terjadi bertahun-tahun ini di keluhkan petani di seluruh Kalbar. Aspirasi kelangkaan pupuk ini selalu disampaikan petani saat ia reses.

"Aspirasi warga rata-rata di bidang pertanian. Terutama pupuk subsidi yang langka," kata Affandie kepada Insidepontianak.com, Selasa (21/3/2023).

Affandie mengatakan, kuota pupuk subsidi di Kalbar memang sangat minim. Dari 90 ribu ton untuk kebutuhan per tahun, hanya sekitar 30 ribu ton yang diberikan pemerintah.

"Jadi sangat jauh. Orang butuh 100 persen, kita baru bisa memenuhi 30 persen. Belum lagi ada mafia pupuk," ujarnya.

Sementara untuk membeli pupuk subsidi harganya sangat mahal. Tak sebanding dengan hasil produksi petani.

Untuk jenis pupuk NPK Mutiara saja dijual Rp18 ribu per kilo. Padahal, dulu hanya Rp9 ribu. Sedangkan untuk NPK Pelangi, yang dulu dijual Rp7 ribu sekarang naik menjadi Rp12 ribu. Untuk itu, masyarakat meminta anggota DPRD Kalbar mencari solusi atas persoalan ini.

"Kita minta Gubernur menyurati pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Pertanian untuk dapat menaikkan kuota pupuk bersubsidi kita," ucapnya.

Menurut Affandie, kuota pupuk subsidi di Kalbar paling tidak naik menjadi 40 sampai 50 persen. Selain pupuk, petani juga mengeluhkan harga obat-obatan yang mahal. Kenaikan harga obat-obatan bahkan naik sampai 100 persen. (Andi)