Pemprov Kalbar Evaluasi Pelayanan Samsat

PONTANAK, insidepontianak.com - Pemprov Kalbar melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mengevaluasi pelayanan Samsat se-Kalbar.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemudahan pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Sebab, kehadiran pelayanan Samsat untuk memudahkan masyarakat melakukan proses pembayaran, serta pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur-unsur terkait dalam pelayanan Samsat. Dibuka langsung oleh Pelaksana Harian atau Plh Kepala Bapenda Kalbar Hisamudin.

"Unsur dalam Samsat yakni Kepolisian, Bapenda Kalbar, Jasa Raharja ditambah unsur Bank Kalbar," kata Hisamuddin.

Ia menyebutkan, wajib pajak atau WP yang datang ke Samsat, baik perorangan maupun badan usaha, dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran, dan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Oleh sebab itu, Hisamudin menekankan penyelenggara pemungut pajak wajib memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

WP tersebut tentu, menginginkan adanya pelayanan yang baik, cepat, dan mudah, sehingga mereka akan dengan senang hati melunasi semua yang menjadi kewijaban, baik untuk melalukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, melakukan registrasi kendaraan, serta membayar asuransi kendaraan bermotor yang dimiliki.

"Pada akhirnya WP tersebut ikut berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pemerintah," urainya.

Kepala Bidang Pajak Bapenda Kalbar, Fanny Meivyanto menambahkan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi, serta membahas berbagai kendala atau hambatan yang dialami seluruh Samsat se-Kalbar dalam satu tahun terakhir.

Kemudian sekaligus mempersiapkan hal-hal yang bisa disepakati bersama untuk tahun depan.

"Kuncinya bagaimana kami meningkatkan kualitas pelayanan Samsat kepada masyarakat, jadi bisa lebih cepat, lebih mudah. Termasuk juga nanti kami akan mengembangkan, menggunakan teknologi informasi yang lagi berkembang, untuk memudahkan masyarakat," ungkapnya.

Adapun dalam rapat tersebut menurut Fanny, pihaknya melibatkan peserta dari seluruh jajaran Samsat, seperti Ditlantas Polda Kalbar, Satlantas Polres yaitu Kasubdit Regident dan Kanit Regident, tujuh kepala UPT-PPD Bapenda se-Kalbar, perwakilan Bank Kalbar, dan juga Jasa Raharja.

"Termasuk koordinator wilayah (Jasa Raharja) yang ada di kabupaten/kota," tutupnya. (r/*)