Diskominfo Kalbar Gelar FGD Dampak Stunting pada Kesehatan dan Pembangunan Sosial Ekonomi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Prevensi Stunting di Kalimantan Barat sudah mengalami penurunan sejak Tahun 2021 sebanyak 29,8 persen, Tahun 2022 sebanyak 27,8 persen dan Tahun 2023 sebanyak 24,5 persen. 

"Adapun target penurunan angka stunting pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk tahun 2024 yaitu 14 persen," ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalbar, Purwitasari Aquarini Prehnansy saat Fokus Group Discussion “Dampak Stunting pada Kesehatan dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.”

Selain itu, dampak stunting pada pertumbuhan penduduk yaitu menurunkan produktivitas Sumber Daya Manusia dan bonus Demografi tidak termanfaatkan dengan baik. 

"Sedangkan dampak stunting pada Ekonomi yaitu potensi kerugian ekonomi setiap tahunnyasebanyak 2-3 persen dari Gross Domestic Product (GDP). 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kalbar Hendra Bachtiar menjelaskan kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting skala Desa yaitu remaja putri, calon pengantin, Ibu hamil, menyusui, nifas, bayi usia 0 (Nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, dan keluarga berisiko stunting.

Lebih lanjut dalam penyampaian materinya, Hendra Bachtiar mengatakan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa pemberian bantuan langsung tunai, penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa.

Selain antuan sosial lainnya. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani yaitu pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik.

"Termasuk pengelolaan paska panen berupa pengadaan alat ternologi tepat guna  pengolahan pasca panen, pembangunan dan pengelolaan lumbun pangan desa," urainya.

Selain itu pengembangan usaha/unit desa badan usaha milik desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal.

"Serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa," terangnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui bidang informasi publik (IP) Menggelar FGD yang
berlangsung selama satu hari menghadirkan Narasumber Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. 

Dengan peserta TP PKK Provinsi Kalimantan Barat,Organisasi yang berada dibawah binaan BKOW Kalimantan Barat dan Kader Posyandu Kota Pontianak serta Perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Marwan Seregar berharap dengan FGD dapat saling menyampaikan informasi antara satu sama lainnya.

“Melalui Focus Group Discussion diharapkan dapat saling menyampaikan informasi atau masukan baik dari Narasumber maupun peserta," tuturnya.

Sehingga dapat berperan secara optimal agar upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Untuk menurunkan angka stunting target di tahun 2024 menjadi betul-betul terwujud,” tutup Marwan Seregar. ***