Komentar Jokowi Terkait Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud: 'Seharusnya Ada Komunikasi Dulu'

PROBOLINGGO, insidepontianak.com - Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan atribut partai PDIP di Gianyar, Bali, mendapat respon langsung dari Presiden Joko (Jokowi) Widodo.

Dalam komentarnya secara lisan, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mendapat laporan tentang penurunan baliho Ganjar-Mahfud dan atribut partai PDIP dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Merespon adanya pencabutan baliho Ganjar-Mahfud dan atribut partai PDIP, Jokowi menekankan bahwa seluruh aparat pemerintah harus bersikap netral. Terlebih lagi, perilaku ini harus benar dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Pencopotan atribut PDIP dan baliho yang menggambarkan pasangan calon Ganjar dan Mahfud MD terjadi sebelum Jokowi menginjakkan kaki dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Lebih tepatnya, seluruh baliho dan atribut partai berlambang banteng ini berada di kawasan Balai Budaya Batubulan. Sehingga, ketika Presiden RI ke-7 menyusuri jalanan setempat tidak melihat bendera partai tertentu.

Hendak meluruskan perkara tersebut, Jokowi akhirnya mulai buka suara. Dalam penyampaiannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa dirinya mendapat keterangan dari Gubernur Bali langsung.

"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," terangnya di hadapan awak media saat mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa (1/11).

Kemudian, pria yang telah menjadi Presiden RI dua periode ini memintah seluruh pemerintah bersikap netral ketika menghadapi masa pemilihan umum nanti.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi.

Tidak hanya memerintahkan kepada pemerintah daerah saja. Dia juga meminta TNI-Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya juga harus menonjolkan kenetralan di tengah memanasnya politik praktis.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," sambung Jokowi.

Kemudian, agar hal serupa tidak terulang di kawasan daerah lainnya. Jokowi menganjurkan pemerintah daerah lebih menekankan komunikasi terhadap partai-partai, dengan catatan tidak terjerumus dalam keberpihakan.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tambah Jokowi.

Terkait fenomena yang terjadi di kawasan Balai Budaya Batubulan, dia mengomentari bahwa seharusnya Gubernur Bali telah mendapat izin terlebih dahulu dengan partai setempat. Dengan demikian, salah paham tidak terjadi di antara keduanya.

"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.

Insiden penurunan atribut PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud dilakukan oleh Satpol PP setempat, pada Selasa (31/10) pagi. Mereka mendapat perintah dari Gubernur bali, dengan harapan lokasi kunjungan mencerminkan sikap netralitas tanpa embel-embel partai dan semacamnya. (Dzikrullah) ***