Indonesia Kecam Kebiadaban Israel Menyerang Kamp Pengungsi Nuseirat yang Menewaskan 210 Warga Sipil

JAKARTA, insidepontianak.com - Indonesia mengecam keras kebiadaban Israel yang kembali menyeranga Kamp Nuseirat di jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pun menyampaikan, Indonesia menyerukan agar segera diberlakukan gencatan senjata dan penghentian perang secara permanen di Gaza.

“Dunia internasional harus segera bertindak untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap warga sipil di Gaza,” seru Retno melalui media sosial X pribadinya mengutip Antara.

Adapun akibat serangan Israel di Kamp Nuseirat, menewaskan 210 warga Palestina dan lebih dari 400 orang lainnya terluka. Serangan udara itu dilakukan tentara Israel, pada Sabtu (8/6/2024).

Khalil Al Dakran, Direktur Rumah Sakit Al Aqsa di Deir Al Balah, Gaza tengah, mengatakan kepada Xinhua bahwa banyak warga Palestina yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit tersebut akibat serangan bom Israel yang intens di kamp Nuseirat dan Kota Deir Al Balah.

Beberapa di antara para korban tersebut dikonfirmasi tewas. Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan bahwa serangan yang diluncurkan di Kamp Nuseirat itu merupakan kelanjutan dari perang "genosida" terhadap rakyat Palestina, di mana pemerintah Amerika harus "bertanggung jawab penuh".

Perang itu disebutnya akan "menghancurkan segalanya dan mendorong segala sesuatunya ke arah yang berbahaya yang tidak akan membuat terwujudnya keamanan atau perdamaian bagi siapa pun”.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi instruksi kepada utusan Palestina di PBB untuk meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas "pembantaian" yang dilakukan pasukan Israel di kamp pengungsi Nuseirat.

Abbas menekankan pentingnya intervensi internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Dia menunjukkan bahwa Israel terus mengeksploitasi sikap diam internasional dan dukungan AS untuk melakukan kejahatan yang melanggar semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional.***