Inflasi Pontianak Terendah se-Kalbar, Pengendalian Harga Bapok Terus Diperketat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Badan Pusat Statistik mencatat inflasi year on year Kota Pontianak per Januari 2026 sebesar 2,74 persen. Terendah di Kalimantan Barat.

Capaian ini belum membuat Pemerintah Kota Pontianak berpuas diri. Pengendalian inflasi tetap diperketat. Terlebih menjelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.

Sebab, momentum hari besar kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan lintas sektor.

“Dibutuhkan kerja sama kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau,” ujarnya, di forum High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (5/2/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.

Dalam forum itu juga dipaparkan, inflasi month to month Kota Pontaiank per Januari 2026 sebesar 0,07 persen.

Angka itu menempatkan Pontianak sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di Kalbar.

Meski masih dalam rentang target, Bahasan mengingatkan potensi tekanan harga tetap harus diwaspadai.

Lonjakan biasanya terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

“TPID memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau,” katanya.

Pemkot Pontianak menyiapkan strategi 4K. Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Fokus kami pemantauan harga dan stok di pasar, operasi pasar, serta penyampaian informasi harga secara rutin kepada masyarakat,” jelas Bahasan.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut inflasi Kalbar pada 2025 tercatat 1,85 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Memasuki 2026, tren kenaikan mulai terlihat.

“Kenaikan dipengaruhi harga cabai rawit, bawang merah, dan faktor musiman menjelang hari besar. Karena itu, inflasi harus dikendalikan bersama,” ujarnya.

Ria Norsan meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

Pendataan stok dan harga pangan harus akurat. Langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini pada komoditas rawan gejolak.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan data dari BPS dan kebijakan Bank Indonesia, serta peran Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, agar inflasi tetap rendah dan terkendali.***