DPRD Kalbar Dukung Penutupan Dapur MBG yang Melanggar Aturan

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) mendukung penuh langkah tegas pemerintah menutup operasional dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melanggar aturan.

Sanksi tegas dinilai penting demi menjaga kualitas program ke depan. Setiap Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) yang beroperasi wajib memenuhi standar resmi.

"Ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Programnya sangat baik dan harus kita kawal bersama," ujar Wakil Ketua DPRD Kalbar, Noval Nofiendra, Rabu (10/6/2026).

Noval juga meminta pemerintah memastikan target program nasional ini tepat sasaran. Dengan begitu, tujuan utama untuk mendongkrak pemenuhan gizi anak-anak bisa benar-benar tercapai.

Ia pun menegaskan, jika ada oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi atau menjalankan program di luar ketentuan, pemerintah tidak boleh ragu untuk menindaknya.

"Kalau perlu di-suspend atau dihentikan sementara waktu sampai persoalannya benar-benar tuntas," tegas legislator Gerindra tersebut.

Ia mendorong adanya evaluasi berkala. Mengingat MBG merupakan program baru, ruang koreksi untuk penyempurnaan sistem masih sangat dibutuhkan.

"Aspek yang sudah bagus harus dipertahankan, sementara kekurangan yang ada di lapangan harus segera diperbaiki," lanjutnya.

Menurut Noval, pembenahan secara serius penting agar kepercayaan publik terhadap program andalan pemerintah tetap terjaga dengan baik.

Di sisi lain, momentum pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan menjadi titik balik perbaikan manajemen pelaksanaan MBG di daerah.

"Kita berharap pimpinan baru BGN bisa membawa angin segar dan membuat tata kelola program ini semakin matang ke depan," pungkas Noval.***