Pemkot Pontianak Dukung Sensus Ekonomi 2026, Harap Hasilkan Data Akurat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang akan bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut.

Dukungan itu sejalan dengan pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS, pada Senin (15/6/2026).

Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan sensus ekonomi menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi perekonomian masyarakat.

“Dari data hasil sensus ekonomi, diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Sebagai kota yang ditopang sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Data tersebut akan menjadi landasan dalam merancang berbagai program strategis, mulai dari penguatan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Vivi mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas data selama proses sensus berlangsung.

Menurutnya, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai garbage in, garbage out. Data yang salah akan menghasilkan kebijakan yang salah,” tegasnya.

Harisson mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung pelaksanaan sensus.

Karena itu, mutu data yang dihasilkan harus benar-benar dijaga oleh seluruh petugas yang terlibat.

Ia optimistis hasil sensus nantinya menjadi rujukan penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Dengan data yang akurat dan terjamin mutunya, akan memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.***