Reses di Pontianak, Heri Mustamin: Warga Masih Keluhkan Banjir, Macet, dan Kurang Sekolah

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, merampungkan agenda reses di 10 titik di daerah pemilihannya: Kota Pontianak.

Sepanjang turun ke lapangan, ia menyerap beragam keluhan klasik konstituen. Mulai dari kepungan banjir saat hujan deras, buruknya normalisasi parit, kemacetan, minimnya fasilitas sekolah, hingga masalah penerangan jalan.

Heri menegaskan, persoalan genangan air di kota ini tidak akan selesai jika pemerintah hanya fokus membangun drainase.

Sebab, yang jauh lebih mendesak adalah menormalisasi parit-parit utama yang kini menyempit atau bahkan tertutup bangunan.

"Kota ini adalah kota parit. Sebagus apa pun drainasenya, kalau parit utama tersumbat, air tetap akan meluap," ujarnya, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, biaya pengerukan dan normalisasi saluran air sebenarnya tidak terlalu besar. Karena, jalurnya sudah tersedia.

Justru, tantangan terberat ada pada gesekan sosial. Pasalnya, banyak bangunan permanen maupun semi-permanen milik warga yang telanjur berdiri di atas parit.

"Kita akan berhadapan dengan warga yang mempertahankan bangunan mereka. Ini dampak pembiaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun," ucap Heri.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kota duduk mencari solusi taktis untuk menata kawasan kumuh di atas saluran air tersebut.

"Pontianak ini wajah Kalimantan Barat. Jangan sampai tamu yang datang ke ibu kota provinsi justru disuguhi pemandangan kota yang hobi tergenang air," ucapnya mengingatkan.

Selain masalah air, warga juga mengeluhkan terbatasnya kuota gedung SMA dan SMP. Ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang pesat.

Sementara pembangunan sekolah baru tak sebanding. Akibatnya, memicu polemik tahunan saat musim penerimaan siswa baru (PPDB) karena terbatasnya fasilitas sekolah.

Heri berharap Pemprov Kalbar mulai bergerak menyiapkan lahan. Konsep sekolah terpadu yang menggabungkan SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan dinilai bisa menjadi solusi konkret.

Tak hanya itu, konstituen di lapangan juga mengeluhkan kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU), rusaknya jalan lingkungan, hingga kemacetan parah di kawasan Jembatan Kapuas II.

Soal kemacetan, Heri menilai proyek duplikasi jembatan tidak menjadi solusi jitu jika tidak diikuti dengan penataan kawasan di sekitarnya.

"Kalau hanya menduplikasi jembatan tanpa melebarkan dan menata akses jalan, botol sumbatan macetnya hanya akan pindah ke titik lain," katanya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Pontianak, Heri berjanji akan mengawal seluruh aspirasi ini.

Ia mendorong agar bantuan keuangan provinsi maupun dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan difokuskan untuk penanganan banjir dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

"Jika hujan deras berbarengan dengan air pasang laut dan kiriman dari hulu, potensinya bisa banjir besar. Kita harus bertindak cepat sebelum kondisi itu terjadi," pungkasnya.***