Hambatan Ekspor Alumina Berakhir, Pemerintah Lepas Pengapalan 400.000 Ton Produk Senilai Rp2,2 Triliun

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah memastikan hambatan ekspor produk alumina hydroxide dan alumina oxide yang sempat mengganggu aktivitas industri mineral berhasil diselesaikan. Penyelesaian itu membuka kembali jalur ekspor ratusan ribu ton komoditas yang sebelumnya tertahan akibat perbedaan interpretasi aturan terkait logam tanah jarang (LTJ).

Momentum tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor produk alumina di Pelabuhan Wibora, Pontianak, oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Jumat (7/8/2026).

"Hari ini kami melepas ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide dari Pelabuhan Wibora, Pontianak. Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang dapat diselesaikan dan kegiatan pengapalan kembali berjalan," ujar Dudung.

Ia menjelaskan, larangan ekspor logam tanah jarang hanya diberlakukan terhadap LTJ yang menjadi produk utama. Sementara itu, kandungan LTJ yang hanya merupakan unsur ikutan dalam produk pertambangan utama beserta turunannya tidak otomatis masuk dalam ketentuan larangan ekspor.

"Ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Larangan tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya," katanya.

Menurut Dudung, kesepahaman itu merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk rapat di Kantor Staf Presiden pada 27 Juli 2026 serta rapat teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Juli 2026. Melalui koordinasi tersebut, instansi terkait seperti surveyor, Bea Cukai, dan kementerian teknis memiliki pedoman yang sama selama masa transisi sembari menunggu penyempurnaan regulasi.

Hasilnya, PT Sucofindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertunda. Dengan terbitnya dokumen tersebut, lebih dari 100 kapal ekspor yang sempat tertahan kini kembali beroperasi mengangkut hampir 400.000 ton komoditas mineral.

Nilai ekspor yang kembali berjalan itu diperkirakan mencapai 124 juta dollar Amerika Serikat, atau sekitar Rp2,2 triliun. Selain itu, masih terdapat sekitar 8.000 ton komoditas yang sedang diproses sehingga total volume yang ditangani pasca-terjadinya penundaan mencapai 471.000 ton.

Dudung mengatakan pelepasan ekspor dari dua perusahaan alumina, termasuk PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), menjadi bukti bahwa koordinasi antarlembaga mampu mengatasi hambatan yang berdampak langsung terhadap dunia usaha.

"Kembali berjalannya ekspor menjaga keberlanjutan produksi dan lapangan kerja. Pada dua perusahaan alumina yang terkait saja, ribuan tenaga kerja langsung ikut terselamatkan. Belum termasuk pekerja tambang, pengangkutan, pergudangan, pelabuhan, pelayaran, dan usaha pendukung lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan penyelesaian persoalan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap hambatan terhadap kegiatan ekonomi diselesaikan secara cepat, konkret, tepat, dan tetap berlandaskan hukum.

"Pemerintah ingin manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha melalui kepastian berusaha serta keberlanjutan aktivitas ekonomi," kata Dudung.

Direktur Komersial Pelindo, Farid Padang, mengatakan aktivitas ekspor kini kembali berjalan normal setelah pemerintah memberikan kepastian terkait aturan ekspor produk alumina.

"Ekspor mulai menggeliat lagi. Izin sudah dibuka kembali. Kemarin kami sempat terkendala dalam persiapan pengiriman 24 kontainer karena ada pemberitahuan pelarangan. Setelah dilakukan klarifikasi dan pemerintah memberikan penjelasan, Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah normal kembali," kata Farid, Jumat (7/8).

Menurut dia, Pelindo tidak hanya mendorong kembali ekspor melalui Pelabuhan Pontianak, tetapi juga mempercepat operasional penuh Pelabuhan Kijing yang dinilai lebih mampu melayani kapal berukuran besar.
Farid mengatakan peralatan bongkar muat tambahan telah disiapkan dan dijadwalkan tiba dari Medan pada akhir Agustus untuk mendukung operasional pelabuhan tersebut.

"Kami sudah menyiapkan alat. Insya Allah akhir bulan ini alat akan datang dari Medan menuju Kijing agar operasional di sana bisa berjalan penuh," ujarnya.

Selain memperkuat fasilitas pelabuhan, Pelindo juga telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan pelayaran, seperti PT Tanto, PT Temas, PT SPIL, serta operator pelayaran lainnya, untuk memindahkan layanan secara bertahap ke Pelabuhan Kijing.

Langkah itu dilakukan karena kapasitas Pelabuhan Pontianak dinilai semakin terbatas. Farid menjelaskan alur pelayaran di pelabuhan tersebut hanya memiliki kedalaman sekitar tiga hingga lima meter sehingga tidak lagi ideal untuk melayani kapal-kapal berukuran besar.

"Kalau kapal dengan draft di atas lima meter, termasuk kapal pengangkut alumina milik PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), ke depan harus melalui Kijing. Di Pontianak sudah tidak memungkinkan untuk kapal-kapal besar," katanya.

Pelindo menargetkan proses pengalihan tersebut mulai berjalan pada bulan depan. Bahkan, menurut Farid, salah satu perusahaan pelayaran internasional dari China juga berencana membuka layanan ekspor langsung dari Pelabuhan Kijing dalam waktu dekat.

"Ada rencana perusahaan pelayaran dari China membuka layanan ekspor langsung dari Kijing bulan ini. Ini akan semakin memperkuat aktivitas ekspor dari Kalimantan Barat," ujarnya.

Farid menambahkan, Pelindo juga terus mendukung pengembangan kawasan industri berbasis alumina di Kalimantan Barat, termasuk rencana pembangunan infrastruktur pendukung agar aktivitas ekspor dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Menurut dia, beroperasinya Pelabuhan Kijing secara optimal diharapkan tidak hanya memperlancar ekspor alumina, tetapi juga meningkatkan daya saing logistik serta mendorong pertumbuhan industri dan investasi di Kalbar. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menyambut kembali dibukanya ekspor produk alumina setelah sempat terhambat persoalan regulasi. Menurut dia, kelancaran ekspor harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur logistik agar daya saing ekspor Kalimantan Barat semakin meningkat.

Krisantus menegaskan pelepasan ekspor alumina yang dilakukan di Pontianak bukanlah ekspor perdana. Aktivitas ekspor tersebut hanya sempat terhenti akibat perbedaan interpretasi regulasi.

"Bukan ekspor perdana. Ekspor ini sudah berjalan sejak lama, hanya kemarin sempat bermasalah karena regulasi. Puji Tuhan, Alhamdulillah, setelah dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, sekarang ekspor kembali dibuka," kata Krisantus, Jumat (7/8).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mampu menyelesaikan hambatan tersebut sehingga aktivitas ekspor kembali berjalan.

Namun, menurut Krisantus, persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah keterbatasan alur pelayaran di Sungai Kapuas. Pendangkalan di muara sungai dinilai menghambat lalu lintas kapal-kapal bermuatan besar.

"Tadi saya juga menyampaikan bahwa Muara Kapuas mengalami pendangkalan. Ini harus segera dicarikan solusi dengan memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas bisa segera dilaksanakan," ujarnya.

Selain pengerukan alur pelayaran, Krisantus meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat operasional penuh Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai pelabuhan internasional.

"Saya juga meminta bantuan agar Pelabuhan Kijing segera beroperasi 100 persen sebagai pelabuhan internasional," katanya.

Menurut Krisantus, Pelabuhan Kijing memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada alur Sungai Kapuas yang kedalamannya terbatas. Dengan beroperasi secara optimal, pelabuhan tersebut diyakini mampu melayani kapal-kapal berukuran besar dan memperkuat kinerja ekspor Kalimantan Barat.

Ia meyakini keberadaan Pelabuhan Kijing akan memberikan dampak ekonomi yang luas, meski besaran peningkatan pendapatan daerah masih perlu dihitung lebih lanjut.

"Yang jelas akan banyak multiplier effect yang ditimbulkan ketika Kijing berfungsi sebagai pelabuhan ekspor internasional," ujarnya.(Andi)