Waterfront Sambas Mandek, HMI Desa Pemda Fokus selesaikan Proyek

SAMBAS, insidepontianak.com – Mandeknya pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas dinilai tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan teknis atau administratif pemerintah daerah semata. 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas menilai, proyek strategis yang berada di kawasan perbatasan langsung Indonesia–Malaysia itu telah menyentuh isu yang lebih fundamental yaitu citra dan wibawa Indonesia di tingkat regional hingga internasional.

Ketua Umum HMI Cabang Sambas, Muhammad Farhan menyebut keterlambatan pembangunan waterfront Sambas yang berlarut-larut selama bertahun-tahun berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap komitmen negara dalam membangun wilayah perbatasan.

Padahal, kawasan perbatasan merupakan etalase terdepan yang mencerminkan keseriusan negara dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

“Waterfront Sambas berada di titik strategis yang menghubungkan kepentingan geopolitik, ekonomi, hingga mobilitas lintas negara. Ketika proyek ini mandek, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja pemerintah daerah, tetapi juga wibawa negara,” katanya, Selasa (13/1/2026).

Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan waterfront Sambas dengan target penyelesaian pada 2027. Namun memasuki awal 2026, minimnya informasi resmi terkait progres proyek justru dinilai memperlebar jurang antara janji dan realitas di lapangan.

Menurut Farhan, ketidakjelasan tersebut berisiko menggerus kepercayaan publik serta memperkuat kesan lemahnya tata kelola proyek strategis di wilayah perbatasan.

Ia menilai, di banyak negara, kawasan waterfront perbatasan justru dikembangkan sebagai ikon nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, magnet investasi, hingga simbol keberhasilan penataan ruang publik.

“Di kawasan ASEAN, riverfront atau waterfront sering menjadi wajah sebuah negara. Ketika proyek di Sambas terus berlarut, pesan yang terbaca ke luar negeri sederhana namun berbahaya, Indonesia lamban menuntaskan komitmennya,” ujarnya.

HMI Sambas menilai kondisi ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan kawasan, terutama dalam pengembangan pariwisata lintas batas, peningkatan investasi regional, serta penguatan diplomasi budaya berbasis sungai yang menjadi karakter khas Kalimantan Barat.

“Ini bukan semata soal bangunan fisik, taman, atau lanskap. Ini soal kepercayaan—kepercayaan investor, wisatawan, dan negara lain terhadap keseriusan Indonesia membangun wilayah perbatasan,” kata Farhan.

Atas dasar itu, HMI Sambas mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk menempatkan pembangunan waterfront Sambas sebagai prioritas strategis nasional.

Farhan menekankan pentingnya penyusunan peta jalan yang jelas, tenggat waktu yang terukur, serta sistem pelaporan progres yang transparan dan dapat diakses publik.

Selain itu, HMI juga mengajak masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan insan pers untuk turut mengawal isu ini agar tidak tenggelam dalam rutinitas birokrasi. Menurutnya, wacana pembangunan perbatasan dan infrastruktur berkelanjutan harus terus dijaga agar tidak berhenti pada tataran retorika.

“Di wilayah perbatasan, setiap keterlambatan adalah pesan yang terbaca ke dunia. HMI tidak ingin janji terus diulang. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata,” tutupnya.  (*)