DPRD Sambas Tegur Pelayanan RSUD Sambas, Humanis Jadi Tuntutan

SAMBAS, insidepontianak.com – DPRD Kabupaten Sambas evaluasi kinerja pelayanan RSUD Sambas usai banyaknya keluhan masyarakat. Hal ini dibahas oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas, Rabu (4/2/2026). 

Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Mardani, menegaskan bahwa pelayanan merupakan hal paling utama rumah sakit sehingga segala bentuk keluhan masyarakat harus dijawab dengan perbaikan nyata.

“Pada dasarnya rumah sakit itu adalah pelayanan. Apa yang selama ini dirasakan kurang oleh masyarakat perlu kita maksimalkan. Alhamdulillah, komunikasinya berjalan sangat baik karena Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, serta seluruh kepala bidang hadir,” katanya.

Ia menekankan, Komisi IV DPRD Sambas mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas, mulai dari RSUD Sambas, RS Pemangkat, RS Teluk Keramat hingga seluruh Puskesmas, agar serius meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menghadapi kepercayaan publik yang sempat menurun akibat isu pelayanan.

“Kami meminta agar seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang baik, dengan sentuhan yang lebih humanis kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Mardani, isu pelayanan yang sempat viral harus dijadikan alarm evaluasi, bukan sekadar polemik sesaat. Ia berharap ke depan pelayanan rumah sakit di Kabupaten Sambas benar-benar mengalami perbaikan signifikan.

“Tentu harapan kita pelayanan ke depan harus lebih baik. Apa yang kemarin sempat viral semoga bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depan ada perbaikan nyata,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap ramah dan empati tenaga medis dalam melayani pasien. Menurutnya, pendekatan humanis menjadi faktor penting dalam membangun kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Pelayanan yang baik, humanis, dan disertai senyuman itu sangat penting. Pasien akan merasa lebih nyaman ketika dilayani oleh tenaga medis yang ramah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab memastikan besarnya anggaran kesehatan yang telah dialokasikan pemerintah daerah benar-benar sebanding dengan kualitas pelayanan di lapangan.

“Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar, obat-obatan digratiskan, fasilitas disiapkan. Kalau pelayanannya kurang baik, tentu citranya menjadi kurang bagus. Karena itu kami meminta seluruh tenaga medis dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sambas memberikan pelayanan terbaik dengan sentuhan yang humanis,” tutupnya. (*)