Kejahatan Jalanan di Pontianak dan Kubu Raya Marak, Pengamat Minta Polisi dan Pemda Duduk Bersama Cari Solusi

PONTIANAK, insidepontianak.com -  Pengamat hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar menyoroti tingginya aksi kriminalitas di Kubu Raya dan Pontianak.

Kejahatan jalanan yang terjadi dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, dan menimbulkan keresahan. Bahkan, beberapa kasus kejahatan jalanan yang berujung tewasnya korban.

Catatan insidepontianak.com, sedikitnya tiga kasus pembunuhan yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan.

Pertama, kasus penganiayaan yang berujung tewasnya pemuda 30 tahun di Singkawang bernama Hendri Riadi di Jalan Swignyo Pontianak. Kasus ini sampai sekarang belum terungkap. Kedua, kasus begal terjadi di Jalan Bujang Taro, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Sabtu (24/2/2023). Seorang driver ojek online bernama Ahmad Faisal tewas dibegal. Pelakunya sudah dibekuk.

Ketiga, kasus tewasnya seorang perempuan di Parit Harum, Desa Sungai Asam, Kubu Raya, Senin (6/3/2023) dini hari. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Fakta ini membuktikan, kejahatan dengan kekerasan belakangan semakin marak. Perlu penanganan serius. Supaya tak banyak korban berjatuhan lagi. "Aksi kriminalitas yang terjadi saat ini sudah sangat luar biasa. Hampir setiap hari kita dengar jambret, begal," kata Herman Hofi Munawar, kepada Insidepontianak.com, Senin (6/3/2023).

Kejahatan jalanan ini tentu saja membuat resah masyarakat. Menciptakan situasi ketakutan untuk beraktivitas. Apalagi di malam hari. Sangat rawan dan harus hati-hati.

"Orang akhirnya was-was beraktivitas. Ini semakin membatasi aktivitas masyarakat dan pasti berdampak pada perekonomian masyarakat," kata Herman.

Menurut Herman, tingginya angka kriminalitas itu menunjukan fenomena sosial yang semakin rusak.

"Ada kondisi yang salah dalam sosial kita," Katanya.

Persoalan ini pun tak dapat dibebankan dengan kepolisian semata dalam penanganan. Pemerintah daerah juga harus turun tangan  menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. Agar tak berdampak pada kriminalitas yang semakin marak.

"Yang kurang pas, pemerintah tidak ada upaya yang konkret mengatasi persoalan ini. Seolah semua digantungkan dengan kepolisian, kasus yang terjadi dianggap biasa dan semua diselesaikan secara hukum," ucap Herman.

Menurutnya, proses hukum jadi penting dalam penenganan kasus kejahatan jalanan. Tapi, persoalan keamanan juga berbicara pada sistem yang harus dibangun.

"Keterlibatan pihak terkait mesti dilakukan secara komprehensif dan terukur. Tidak bisa memandang ini kewajiban kepolisian saja," tuturnya.

Maka, Herman menyarankan agar kepolisian dan Pemda menjadikan kasus kejahatan jalanan sebagian atensi. Mereka harus duduk bersama mencari solusi atas persoalan ini. Sebab, kasus demi kasus yang terjadi telah membuat kecemasan di tengah masyarakat.

Menurut Herman, instrumen pengamanan sudah ada. Kepolisian menempatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai desa. Hanya saja, jumlahnya masih terbatas.

Pemerintah daerah dinilai, bisa membantu dengan memperkuat personel keamanan di setiap desa. Pos kamling mesti dihidupkan lagi. Supaya bisa meningkatkan patroli keamanan komplek dan Desa.

"Jika ini dilakukan, saya yakin angka kriminalitas dapat ditekan," ucap Herman. (Andi)