Tak Sejalan dengan Realita Soal Stok BBM Aman, Dewan Derahman: Ini Bukan Fenomena Biasa

20 Maret 2026 14:09 WIB
Anggota DPRD Kubu Raya, Derahman/IST

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Pernyataan pemerintah dan Pertamina yang menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) aman di Kalimantan Barat menjadi tanda tanya besar.

Pasalnya, antrean kendaraan mengular terjadi hampir di seluruh SPBU di Kubu Raya, Kota Pontianak, hingga wilayah sekitar.

Hal itu, menjadi bukti nyata adanya persoalan serius di lapangan. Anggota DPRD Kubu Raya, Derahman, menilai klaim “stok aman” tak boleh hanya menjadi narasi tanpa fakta yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan bilang aman kalau rakyat masih harus antre panjang. Ini kontradiktif. Pernyataan resmi tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Derahman, Jumat (20/3/2026).

Ia mengungkapkan, antrean BBM terjadi sejak malam hingga pagi hari. Bahkan, masyarakat dilaporkan mulai mengantre sejak subuh demi mendapatkan bahan bakar. 

Situasi tersebut juga memicu ketegangan antar pengantre di beberapa SPBU. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa, apalagi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri.

“Ini sudah meresahkan. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar imbauan agar tetap tenang,” tegasnya.

Karena itu, Derahman mendesak, pemerintah daerah segera melakukan koordinasi serius dengan Pertamina serta melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri persoalan distribusi BBM secara menyeluruh.

Ia meminta, dilakukan pemetaan distribusi secara terbuka, mulai dari suplai hingga penyaluran di tingkat SPBU dan pengecer, agar publik mengetahui penyebab sebenarnya kelangkaan.

“Harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau stok ada, di mana macetnya? Jangan sampai muncul dugaan ada permainan atau oknum yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti fakta bahwa kelangkaan tidak hanya terjadi di SPBU, tetapi juga di tingkat pengecer. Karena, ikut kehabisan stok. 

Hal tersebut dinilai sebagai sinyal adanya gangguan distribusi yang tidak boleh ditutup-tutupi.

“Kalau sampai pengecer kosong, berarti ada yang tidak beres. Ini harus diusut,” kata legislator PPP  itu.

Derahman menegaskan, transparansi informasi menjadi kunci untuk meredam kepanikan masyarakat, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri.

“Jangan biarkan masyarakat gelisah menjelang Lebaran. Pemerintah dan Pertamina harus jujur dan cepat mengambil langkah nyata,” pungkasnya. (Greg)


Penulis : Gregorius
Editor : -

Leave a comment

ok

Berita Populer

Seputar Kalbar