Bupati Melawi Minta Perusahaan Pemegang HGU Sigap Cegah Karhutla, Jangan Tunggu Api Besar Baru Bertindak

MELAWI, insidepontianak.com – Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sigap membantu pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Oleh karena itu, perusahaan wajib memperkuat deteksi dini, menyiapkan personel dan peralatan, serta mempercepat respons ketika ditemukan titik api. 

"Pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat harus memiliki komitmen yang sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat,” pesan Bupati saat memimpin rapat koordinasi bersama perusahaan pemegang HGU, Senin (7/9/2026).

Rakor digelar secara daring dari Posko Karhutla BPBD Melawi. Bupati Dadi menegaskan, penanganan karhutla harus dimulai dari pencegahan. 

“Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar. Deteksi dini, pemantauan dan respons cepat harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Dadi juga meminta perusahaan segera berkoordinasi dengan Posko Karhutla dan Tim Satgas Kabupaten Melawi jika menemukan indikasi kebakaran. Sebab, informasi yang terlambat, membuat penanganan tidak maksimal.

“Jangan sampai ada keterlambatan informasi ketika terjadi kebakaran. Kita ingin setiap kejadian bisa segera diketahui dan ditangani bersama-sama,” katanya.

Wakil Bupati Melawi Malin menambahkan, kewaspadaan harus ditingkatkan seiring potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kebakaran meluas.

“Perusahaan harus memastikan wilayahnya dalam kondisi terpantau dan memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran,” ujar Malin.

Pemkab Melawi juga meminta perusahaan memperkuat pengawasan wilayah dan sistem deteksi dini. Sarana dan prasarana pemadaman harus dipastikan siap digunakan.

Dadi menegaskan, hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebagai agenda pertemuan. Yang lebih penting adalah tindak lanjut di lapangan.

“Yang kita harapkan bukan hanya rapat dan koordinasi, tetapi ada tindakan nyata di lapangan. Semua pihak harus bergerak sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.***