Ketua Komisi III DPRD Kalbar Akan Panggil Perusahaan Finance, Soroti Laporan CSR dan Kontribusi ke Daerah

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin, berencana memanggil sejumlah perusahaan finance dan lembaga keuangan yang beroperasi di Kalbar.

 Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara  pelaporan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta kontribusi investasi lembaga keuangan tersebut terhadap pembangunan daerah.

Syarif Amin menegaskan, DPRD tidak menutup pintu bagi investasi. Namun, setiap perusahaan yang berusaha di Kalbar harus memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat.

“Silakan investasi di Kalimantan Barat, kita welcome. Tapi harus ada kontribusi untuk pembangunan daerah, salah satunya melalui CSR,” kata Syarif Amin Muhammad.

Menurut Legislator Partai NasDem ini, berdasarkan informasi yang didapat,banyak perusahaan finance yang berkantor pusat di Jakarta, sementara operasional dan keuntungan diperoleh dari daerah. 

Karenanya, Komisi III ingin mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan.

"Silahkan laporannya merska sampaikan ke pusat. Tapi, kontribusi CSR mereka harus ke Kalbar,"ungkapnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kalbar telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan BPKP guna memperoleh data lembaga keuangan yang beroperasi di Kalbar. Data tersebut akan menjadi dasar pemanggilan perusahaan finance, bank, dan koperasi keuangan.

“Datanya ada di OJK. Nanti OJK akan menyampaikan ke Komisi III sebagai bahan untuk memanggil mereka,” jelas Syarif Amin.

Amin menilai, jika dikelola dengan baik, dana CSR dari sektor keuangan bisa menjadi sumber pendukung pembangunan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang mampu mengelola dana CSR hingga triliunan rupiah untuk pembangunan.

“Di Jawa Barat, pemerintahnya proaktif. CSR bisa dikelola untuk pembangunan dan nilainya sangat besar. Ini yang ingin kita dorong di Kalbar,” katanya.

Karena itulah, Komisi III DPRD Kalbar mendorong optimalisasi CSR sebagai sumber penangkatan PAD. Terlebih lagi di tengah efisiensi anggaran Kalbar yang dipangkas Rp522 miliar.

“Ini bagian dari upaya mendorong kontribusi investasi dan meningkatkan PAD Kalimantan Barat,” tutup Syarif Amin. (Andi)