Heri Mustamin Warning Ledakan SPKLU di Kalbar, Jangan Sampai Listrik Warga Terganggu

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin menyoroti menjamurnya pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kalbar.

Ia meminta PLN melakukan kajian matang agar pertumbuhan SPKLU tidak mengganggu kebutuhan listrik masyarakat.

Menurut Heri Mustamin, pemerintah memang tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Bahkan, salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah adalah pembebasan pajak bagi kendaraan listrik. 

"Dengan demikian masyarakat pasti akan berbondong-bondong menggunakan kendaraan listrik dan kebutuhan akan SPKLU pasti akan meningkat," kata dia. 

Ia menyebut, informasi yang diterimanya  ada sekitar 500 SPKLU yang dibangun di Kalbar.
Karena itulah, PLN harus memetakan, kesiapan daya listrik di daerah.

“Jangan sampai SPKLU diberikan kemudahan kepada vendor-vendor tanpa ada kontrol dan perencanaan. Yang kita khawatirkan nanti daya listrik untuk masyarakat justru terganggu,” ujarnya.

Untuk itulah, PLN diminta benar-benar memetakan kebutuhan dan kesiapan daya sebelum pembangunan dilakukan secara masif.

Menurutnya, keberadaan SPKLU di Kalbar tak boleh mengorbankan kebutuhan listrik rumah tangga, industri kecil, hingga peternakan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.

“Jangan nanti listrik untuk industri rumah tangga, peternakan, hingga penerangan masyarakat malah terganggu karena daya terserap ke SPKLU,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan SPKLU tidak dilakukan secara mubazir. Namun, benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Yang kita takutkan itu pemborosan. Barangnya belum diperlukan tapi sudah dibangun banyak,” ucapnya.

Heri turut mengapresiasi kinerja PLN yang belakangan dinilai mampu menekan angka pemadaman listrik di Kalbar.

Namun ia mengaku masyarakat mulai kembali merasakan pemadaman di waktu tertentu sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh terkait kesiapan pasokan listrik.

“PLN harus benar-benar membuat perencanaan. Jangan SPKLU banyak ternyata dayanya tidak tersedia, atau justru kebutuhan listrik masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dan PLN bisa menyiapkan roadmap pengembangan kendaraan listrik di Kalbar secara terukur, termasuk menentukan wilayah mana yang memang membutuhkan SPKLU agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (Andi)