Fraksi PAN DPRD Kalbar Dorong Pembentukan Pansus DBH, Zulfydar: Kalbar Penghasil SDA tapi Kebagian Sedikit

PONTIANAK, insidepontianak.com — Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurutnya, Pansus DBH diperlukan untuk membedah secara menyeluruh formula pembagian DBH dari pusat, baik yang bersumber dari pajak maupun aktivitas ekspor komoditas.

Sebab, penerimaan yang kembali ke Kalbar sangat tidak sebanding dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan aktivitas ekonomi daerah yang nilainya menembus puluhan triliun rupiah.

“Potensi SDA kita mencapai kurang lebih Rp31 triliun jika melihat dari aktivitas ekspor. Tetapi kembalinya dalam bentuk DBH, baik pajak maupun ekspor, cuma tidak sampai satu persen ke Kalimantan Barat,” kata Zulfydar, Selasa (8/9/2026).

Zulfydar mengungkapkan, pada tahun 2025 realisasi DBH yang diterima Kalbar hanya sekitar Rp239 miliar. Angka tersebut terbilang sangat minim jika dibandingkan dengan besarnya kontribusi komoditas yang dihasilkan daerah.

Ia menegaskan, Pansus DBH nantinya bertugas mengkaji apakah regulasi pembagian selama ini sudah proporsional. Daerah yang menjadi sumber utama penerimaan negara seharusnya mendapatkan porsi lebih besar agar memiliki kemampuan fiskal memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial.

“Idealnya kisaran 10 sampai 20 persen. Wajar, karena sekarang satu persen saja tidak sampai. Daerah yang menjadi penghasil tentunya harus mendapatkan bagian lebih besar. Kenapa daerah penghasil justru dapatnya kecil?” tegasnya.

Selain formula pembagian, Zulfydar menyoroti persoalan administrasi dan pencatatan aktivitas ekspor. Banyak komoditas asal Kalbar yang justru dicatat melalui pelabuhan luar daerah, seperti Jakarta, Surabaya, hingga Medan.

Sistem pencatatan yang tidak langsung dari pelabuhan lokal ini dinilainya merugikan daerah karena kontribusi ekonomi Kalbar tidak tercermin secara adil dalam perhitungan penerimaan negara.

“Selama persoalan ekspor ini tidak dibenahi, infrastruktur kita akan begini terus. Kita juga tidak tahu persentase bagi hasilnya secara jelas,” ujarnya.

Saat ini DPRD Kalbar memang tengah membahas Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Zulfydar yang terlibat dalam pembahasan tersebut menilai genjot PAD saja tidak akan cukup untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam jangka panjang tanpa adanya pembenahan DBH.

“Saya minta optimalisasi PAD ini segera dimaksimalkan. Tetapi kalau memang memungkinkan dan pansus memandang diperlukan, Pansus DBH ini juga sangat perlu dibentuk,” pungkasnya.***