Pakar EkonomI Nilai Pasokan dan Distribusi Pangan Kunci Kendalikan Inflasi

PONTIANAK, insidepontianak.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi kunci mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

Ia mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan ketersediaan barang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.

“Langkah pemerintah dan BI fokus untuk jaga supply barang agar bisa penuhi permintaan dari masyarakat. Kedua, distribusi barang harus lancar,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dari sisi pangan, ia menilai pemerintah daerah perlu memantau ketersediaan sejumlah komoditas utama, antara lain beras, daging ayam ras, dan cabai agar stok tetap aman.

Intervensi melalui pasar murah maupun subsidi distribusi, menurut Esther, juga dapat dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan.

Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan gangguan pada rantai distribusi tidak membebani konsumen.

Esther juga menilai perlindungan sosial perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak ketika harga kebutuhan pokok meningkat.

“Menyalurkan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli dasar,” ujarnya.

Sementara dari sisi moneter, Esther menilai BI perlu tetap menjaga stabilitas harga dengan mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

“Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga acuan untuk menstabilkan harga tanpa mematikan pertumbuhan,” ucap dia.

Menurut Esther, penguatan langkah tersebut diperlukan karena pangan masih menjadi salah satu sumber risiko inflasi hingga akhir tahun akibat kombinasi kondisi cuaca dan peningkatan permintaan secara musiman.

“Menurut saya risiko inflasi saat ini berasal dari sektor pangan. Sektor pangan merupakan kontributor risiko terbesar bagi inflasi akhir tahun akibat kombinasi cuaca dan tren musiman,” ungkapnya.

Dari sisi cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) rata-rata Juni-Juli-Agustus 2026 sebesar 2,2 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan. Secara tahun kalender, inflasi Januari-Agustus 2026 mencapai 1,86 persen.

BI mencatat kelompok pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi sebesar 0,88 persen secara bulanan dan 4,06 persen secara tahunan pada Agustus, terutama disumbang daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.

Meski demikian, BI memperkirakan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 hingga 1 persen.

BI juga terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap harga pangan.

Dari sisi intervensi pangan, pemerintah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Hingga 7 September 2026, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi 828 ribu ton.

Pemerintah juga memutuskan menambah alokasi SPHP beras medium sebanyak satu juta ton untuk Oktober-Desember guna menjaga keberlanjutan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir tahun.

Selain SPHP, pemerintah menjalankan bantuan pangan beras. Untuk alokasi Juli-September 2026, sebanyak 997,2 ribu ton beras disiapkan bagi 33,24 juta penerima dengan jatah masing-masing 10 kilogram per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember 2026 setelah pemerintah menyetujui tambahan alokasi sekitar satu juta ton untuk periode Oktober-Desember.

Upaya menjaga stabilitas harga juga berlangsung ketika perekonomian nasional masih mencatat pertumbuhan positif.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kombinasi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi harga, perlindungan sosial, dan kebijakan moneter, Esther menilai pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. (ant)