Batu Sandungan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sanggau

12 Juli 2024 08:49 WIB
Foto: insidepontianak.com -- Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan intervensi spesifik penanganan stunting di Kabupaten Sanggau oleh Kementerian Kesehatan RI.

SANGGAU, insdepontianak.com -- Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sanggau dihadapkan tantangan luar biasa. 

Walaupun ada progres atau peningkatan, kendala seperti kekurangan sumber daya manusia (SDM), minimnya partisipasi masyarakat dan kurang aktif lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) mendukung penurunan stunting akan jadi batu sandungan mencapai generasi emas.

Evaluasi dan monitoring (Monev) pelaksanaan intervensi spesifik penanganan stunting di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia telah dilakukan.

Hasilnya, Pejabat Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, Rian Angraini mengatakan dari hasil Monev yang telah dilakukan, kedepan diharapkan ada penguatan kerjasama lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sanggau.

"Karena memang stunting itu bukan hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan ya, tapi juga ada tanggung jawab dari sektor luar kesehatan," kata Rian Angraini, usai kegiatan Monev di ruang rapat Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa ada persoalan dalam kerjasama lintas OPD dalam melaksanakan dan mendukung percepatan stunting di Kabupaten Sanggau.

Ia menerangkan, dalam penanganan stunting, ada dua jenis intervensi yaitu sensitif dan spesifik. Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab sektor kesehatan sedang sensitif jadi porsi bagi di luar sektor kesehatan.

Karenanya, semua pihak lintas sektor di Kabupaten Sanggau harus dapat berjalan sinergi dalam percepatan penanganan stunting. "Harapannya nanti di 2024 bisa mengejar, mendekati lah target nasional," katanya.

"Jadi fokusnya dalam percepatan penurunan stunting ini adalah langkah preventif atau pencegahan," imbuhnya.

Upaya preventif ini diperlukan kerjasama lintas sektor (OPD) untuk memobilisasi sasaran untuk melakukan pemeriksaan atau pengukuran ke Posyandu atau fasilitas kesehatan. Disamping harus ada upaya aktif dari masyarakat luas.

Kemudian, terkait dengan persoalan sumber daya manusia (SDM) yang masih jadi kendala bagi Pemkab Sanggau dalam penanganan stunting. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI akan melakukan evaluasi ditingkat pusat.

"Jadi beberapa catatan terkait SDM sudah kami catat untuk kami tindaklanjuti lebih lanjut lagi ya ditingkat pusat," ujarnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi mengatakan, secara umum di semester dua tahun ini angka Baduta stunting Kabupaten Sanggau pada posisi 18 persen berdasarkan hitungan dinamis e-PPGBM (pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat secara elektronik). 18 persen Itu data sementara, yang sifatnya fluktuatif. 

Menurutnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting masih sangat kurang. Hal itu terlihat dari minimnya sasaran yang melakukan pengukuran ke posyandu atau fasilitas kesehatan. 

"Kita lemah dipartisipasi masyarakat," kata Stepanus Jonedi.

"Karena cakupan itu kita yang rendah, kalau rendah kan kita mau cari data validitas kan jadi ngambang ya, malah jadi tidak punya status gizi disuatu wilayah," imbuhnya.

Disamping itu, persoalan SDM juga masih jadi kendala bagi Kabupaten Sanggau dalam percepatan penanganan stunting.  Menurut Stepaus Joneidi, ideal nya Sanggau memiliki dua orang/tenaga ahli nutrisi (nutrision) untuk melakukan percepatan. Namun realitasnya, hingga kini belum terpenuhi.

Senada dengan pendapat pihak Kemenkes, Stepanus Jonedi menambahkan, dalam penanganan stunting yang paling penting dilakukan adalah upaya pencegahan atau preventif.  Artinya diupayakan jangan sampai ada kasus stunting baru disampaikan angka stunting yang telah terpetakan.

Maka dari itu, Ia menekankan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memobilisasi sasaran untuk melakukan pengukuran ke posyandu atau fasilitas kesehatan. Serta peran aktif lintas sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

"Kami juga selalu sampaikan kepada teman-teman lintas sektor untuk melakukan mobilisasi sarana," pungkasnya.

Kabupaten Sanggau sendiri memiliki target menurunkan angka stunting pada tahun 2024 ini hingga angka 20 persen. Anggaran stunting juga naik hingga 20 persen lebih dari anggaran  tahun 2023 yang lalu. (ans)


Penulis : Ansar
Editor : Dina Prihatini Wardoyo

Leave a comment

jom

Berita Populer

Seputar Kalbar