Krisis Guru! Masalah Serius Pendidikan Sanggau

SANGGAU, insidepontianak.com -- Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tengah menghadapai masalah serius dalam dunia pendidikan yakni kekurangan guru.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sanggau terbaru menunjukkan, kebutuhan guru mencapai 5.803 orang. Namun hingga tahun 2026, guru yang ada sebanyak 4.710 orang. Berdasarkan data, artinya masih ada kekurangan guru sebanyak 1.093 orang.

Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus mengatakan kekurangan guru yang mencapai lebih dari seribu orang merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani.

Kekurangan guru yang mencapai ribuan bukanlah angka yang kecil. Paulus menilai kondisi Kabupaten Sanggau saat ini sudah pada titik krisis guru.

"Jumlah yang ribuan bukanlah persoalan biasa, ini sudah krisis guru. Dampaknya langsung ke kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak kita," tegas Paulus pada Kamis (26/2/2026) kepada insidepontianak.com.

Menurutnya, kekurangan guru banyak terjadi di sekolah-sekolah yang berlokasi di pedalaman dan daerah terpencil. "Ini menunjukan masih lemahnya pemerataan dan distribusi tenaga pendidik," katanya.

Masalah kekurangan guru dampaknya dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah. Pihak sekolah terpaksa merekrut tenaga honorer dengan gaji murah untuk mengajar para murid.

Banyaknya guru honorer di Kabupaten Sanggau dapat terlihat dari data Disdikbud Kabupaten Sanggau yang menunjukkan ada sebanayak 1.110 guru honorer yang aktif mengajar di jenjang pendidikan SD dan SMP hingga tahun 2026.

Paulus bilang, ketergantungan pada guru honorer harus diputus. Sebab bisa memengaruhi pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada murid.

"Ketergantungan sekolah pada guru honorer dengan gaji sangat rendah bukanlah solusi  dan berisiko pada kualitas pendidikan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah guru yang minim, DPRD bersama Pemkab Sanggau terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan kebijakan afirmatif melalui penambahan kuota PPPK dengan prioritas bagi guru honorer yang telah lama mengabdi.

"DPRD Kabupaten Sanggau berkomitmen mengawal kebijakan pendidikan dan memperjuangkan  kesejahteraan guru demi menjamin hak pendidikan anak-anak di Sanggau yang tercinta ini," ujarnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu mendesak Pemerintah Pusat untuk segara menyelesaikan masalah serius tersebut. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara serius dan sistemik, ketimpangan pendidikan akan semakin parah. 

"Pemerintah pusat seharusnya fokus urus kekurangan guru, kalau mau memperbaiki mutu pendidikan," pintanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena turut merespons kondisi kekurangan guru yang masih sangat tinggi di Kabupaten Sanggau. Dia bilang, hal tersebut akan segera diadukan kepada Pemerintah Pusat.

"Kita akan koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Nasional dan Kemendikdasmen," kata Susana Herpena.

Susana mengakui, Pemerintah Daerah tak bisa sendiri mengatasi persoalan kekurangan guru. Perekrutan ASN baru harus melalui pemerintah pusat dan masalah lainnya kemampuan fiskal daerah juga terbatas.

"Karena ini terkait dengan tenaga ASN baru maka harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat mengingat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas," pungkasnya. (*)