DPRD Sanggau Dorong CSR Perusahaan Fokus Tangani Infrastruktur Jalan

SANGGAU, insidepontianak.com — Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau menjadi tantangan serius yang mendesak untuk diselesaikan.

Dari total 986 kilometer panjang ruas jalan kabupaten, sebanyak 70,88 persen dalam kondisi rusak. Hanya 29,12 persen sisanya yang tergolong mantap.

Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai minimnya anggaran menjadi penyebab utama banyaknya ruas jalan rusak yang tak tertangani.

Pada 2026, anggaran penanganan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sanggau hanya menyisakan sekitar Rp20 miliar.

Penurunan alokasi ini bahkan sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. Kondisi fiskal diperparah kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat. 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan. Namun, potensi pendapatan yang terbatas belum mampu mendongkrak keuangan daerah.

"Sanggau ini memang tak berdaya. Sumber PAD kita hanya mengandalkan opsen pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, dan retribusi daerah," kata Hengki, Rabu (19/8/2026).

Melihat kondisi tersebut, Hengki mendorong kolaborasi konkret antara Pemda dan para pelaku usaha, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan, melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sinergi ini dinilai krusial agar penyaluran CSR tepat sasaran pada perbaikan jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat.

"Dalam waktu dekat kita akan panggil perusahaan perkebunan dan pertambangan di Sanggau. Kita diskusikan agar CSR mereka diprioritaskan untuk infrastruktur jalan," tegas Hengki.

Di sisi lain, Hengki meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan infrastruktur di daerah.

Menurutnya, Kabupaten Sanggau kaya akan sumber daya alam. Namun, keuntungan besar dari sektor perkebunan dan pertambangan justru ditarik ke pusat.

"Dua sumber kekayaan Sanggau itu penanganannya sudah diambil pusat. Kalau itu dikembalikan ke daerah, Sanggau jauh lebih maju," tuturnya.

Ia menekankan, kerusakan jalan tidak hanya mengganggu mobilitas warga. Dampaknya meluas ke sektor ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.

"Bagaimana ekonomi mau tumbuh dan masyarakat bisa berobat atau sekolah kalau jalannya rusak? Akar masalahnya ada di infrastruktur," pungkas Hengki.***