Hadapi Ancaman Karhutla, Pemkab Melawi Perkuat Kesiapsiagaan hingga Desa

MELAWI, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Penguatan dilakukan hingga tingkat desa agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

Langkah tersebut dilakukan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, saat monitoring dan sosialisasi pencegahan serta penanganan karhutla bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Pinoh Selatan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan itu merupakan lanjutan dari agenda serupa yang sebelumnya digelar di Kecamatan Ella Hilir dan Menukung.

Monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI-Polri dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini di wilayah rawan.

Bupati meminta setiap indikasi titik api segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.

“Jangan menunggu api menjadi besar baru kita bergerak. Begitu ada titik api, segera lakukan langkah awal, laporkan dan koordinasikan dengan seluruh unsur terkait,” tegas Dadi.

Perkuat Satgas hingga Desa

Camat Pinoh Selatan, H. Siswanto, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Jarak antardesa, akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan peralatan dan sumber air menjadi persoalan yang perlu diantisipasi.

Karena itu, pemerintah kecamatan terus membangun koordinasi dengan pemerintah desa, TNI-Polri, tenaga kesehatan, masyarakat peduli api dan unsur terkait lainnya.

Siswanto menilai keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sangat penting karena mereka berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan dapat mengetahui lebih cepat apabila muncul indikasi kebakaran.

Bupati juga meminta setiap desa memperkuat Satgas Karhutla dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, relawan serta unsur TNI-Polri.

Menurutnya, pembentukan satgas tidak cukup hanya dengan menyediakan personel. Desa harus memiliki pembagian tugas yang jelas, jalur komunikasi dan pelaporan, daftar personel yang dapat dikerahkan, serta pemetaan kawasan rawan dan sumber air.

“Saya minta pemerintah desa bersama masyarakat membangun kesiapsiagaan. Kenali wilayah yang rawan, petakan sumber air dan siapkan orang-orang yang dapat segera bergerak apabila terjadi kebakaran,” ujarnya.

Peralatan Pemadam Jadi Perhatian

Selain personel, kesiapan peralatan pemadam juga menjadi perhatian Pemkab Melawi.

Bupati meminta pemerintah desa mempersiapkan pengadaan peralatan pemadam dalam penyusunan anggaran 2027. Bagi desa yang masih memiliki ruang anggaran, pengadaan peralatan dasar untuk penanganan karhutla juga diharapkan dapat diprioritaskan.

Menurut Dadi, keberadaan peralatan di tingkat desa sangat penting mengingat jarak dan kondisi medan dapat memperlambat pengerahan bantuan dari luar wilayah.

“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat menunda kegiatan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Menurutnya, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas.

TNI Dorong Sistem Terintegrasi

Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi, Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto, menekankan pentingnya membangun sistem penanganan karhutla yang terintegrasi.

Upaya pencegahan, kata dia, harus dilakukan mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pemetaan wilayah rawan, patroli, pemantauan cuaca hingga kesiapan personel dan peralatan.

Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena lebih memahami kondisi wilayah, termasuk akses menuju lokasi tertentu, karakter masyarakat dan keberadaan sumber air.

Karena itu, setiap desa perlu memiliki mekanisme komunikasi dan pelaporan yang jelas sehingga informasi mengenai titik api dapat segera diteruskan kepada unsur yang berwenang.

“Pencegahan merupakan langkah yang paling penting. Apabila semua unsur bergerak sejak awal dan masyarakat memiliki kesadaran yang sama, risiko kebakaran besar dapat ditekan,” ungkap perwakilan Tim Mabes TNI.

Polri Siap Tindak Pelanggaran

Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menyatakan Polri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mencegah serta menangani karhutla.

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap menjadi langkah utama. Namun, kepolisian akan mengambil tindakan sesuai hukum apabila ditemukan pembakaran yang memenuhi unsur pelanggaran atau dilakukan secara sengaja.

Aang mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menggunakan api, terutama ketika melakukan pembersihan maupun pembukaan lahan.

“Mari bersama-sama menjaga wilayah kita. Jangan melakukan pembakaran sembarangan dan segera laporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin,” imbaunya.

Masyarakat juga diminta tidak menunda laporan apabila menemukan titik api. Informasi dapat disampaikan melalui Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah kecamatan, BPBD maupun unsur terkait lainnya.

Kecepatan laporan diharapkan dapat mempercepat pengerahan personel dan peralatan sebelum api meluas.

Monitoring di Kecamatan Pinoh Selatan menjadi bagian dari upaya Pemkab Melawi memperkuat sistem pencegahan karhutla dari tingkat kecamatan hingga desa.

Penguatan Satgas, pemetaan kawasan rawan, identifikasi sumber air, patroli dan edukasi masyarakat menjadi sejumlah langkah yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan melibatkan pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan seluruh unsur terkait, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul, tetapi lebih menekankan pencegahan dan deteksi dini sejak dari tingkat desa. (*)